beritatandas.id, Bandung – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat H Nasir menyampaikan bahwa penanganan masalah aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat diperlukan sinergi antar kelembagaan.
Menurutnya sinergi pengelolaan aset ini bisa melibatkan antar lembaga diantaranya Badan Pertanahan Pusat ataupun Daerah.
“Mengingat saat ini target sertifikasi dari segi jumlah masih minim khususnya pada aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata H Nasir dalam keterangannya, Jum’at 30 Juli 2021.
Nasir menegaskan persoalan aset Pemprov ini harus segera segera menemukan titik terang agar pemulihan aset bisa segera bisa berjalan.
“Apakah ada persoalan di hulu atau hilirnya tentu harus benar-benar bisa dicarikan solusinya agar tidak menghambat pada proses pemulihan aset,”katanya.
Namun begitu, pihaknya optimistis persoalan pengelolaan aset dapat teratasi dengan baik. Dengan langkah yang progresiv untuk menyelesaikan masalah persoalan aset dimulai dari aturan pengorganisasian, pembiayaan harus terkalkulasi.
Selain itu ia juga mendorong dibuatnya peta jalan atau road map mengenai pengelolaan aset pemprov ini.
“Yang jelas, kita harus memiliki road map tentang pengelolaan aset ini agar tidak keluar jalur yang ditempuh,”pungkasnya.
Redaksi