Humaira Zahrotun Noor Tegaskan Pentingnya KUA-PPAS 2027 Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Humaira Zahrotun Noor, mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan KUA dan PPAS menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan fiskal sekaligus prioritas pembangunan Jawa Barat pada tahun mendatang.

Humaira menilai, pembahasan KUA-PPAS tidak hanya berkaitan dengan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus mampu mencerminkan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“KUA dan PPAS merupakan fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan Jawa Barat. Karena itu, kami ingin memastikan kebijakan anggaran yang disusun benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Humaira.

Menurutnya, penyusunan APBD 2027 perlu diarahkan untuk memperkuat program-program strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pelayanan publik.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara target pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Jawa Barat.

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai pembangunan hanya menghasilkan pertumbuhan secara angka, tetapi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Humaira berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus diperkuat dalam setiap tahapan pembahasan APBD. Menurutnya, kolaborasi eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar perencanaan anggaran dapat berlangsung secara transparan, efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Kami berharap APBD Jawa Barat tahun 2027 nantinya menjadi instrumen untuk menghadirkan pembangunan yang lebih merata, pelayanan publik yang semakin baik, serta program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.***