Acep Jamaludin Hadiri Pra MusranDPRt PKB Se-Kota Cimahi

Kota Cimahi — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. Acep Jamaludin, S.Hum., menghadiri kegiatan Pra Musyawarah Ranting Dewan Pengurus Ranting (Pra MusranDPRt) PKB se-Kota Cimahi yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah, Minggu (06/09/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi internal PKB di tingkat kecamatan dan ranting sebagai langkah mempersiapkan penguatan struktur organisasi serta menyatukan langkah kader dalam menjalankan program partai di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Acep Jamaludin menekankan pentingnya penguatan struktur hingga tingkat paling bawah. Menurutnya, DPRt memiliki posisi strategis karena menjadi ujung tombak partai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Penguatan organisasi harus dimulai dari bawah. DPRt harus mampu menjadi jembatan antara partai dengan masyarakat, sekaligus menjadi tempat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga,” ujar Acep.

Ia juga mendorong agar konsolidasi tidak hanya berorientasi pada penguatan struktur, tetapi turut diikuti dengan peningkatan kualitas kader. Kader PKB di tingkat ranting diharapkan mampu memahami persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus hadir memberikan solusi sesuai kapasitas dan kewenangannya.

Menurut Acep, Kota Cimahi memiliki berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari lapangan pekerjaan, penguatan UMKM, pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia meminta kader PKB untuk terus membangun komunikasi dengan masyarakat dan tidak berhenti melakukan konsolidasi internal.

“Jangan sampai kader hanya hadir ketika ada agenda politik. Kader harus hadir dalam keseharian masyarakat, mendengar keluhan mereka dan ikut mencari jalan keluarnya,” katanya.

Acep berharap Pra MusranDPRt PKB se-Kota Cimahi dapat menghasilkan rumusan dan langkah organisasi yang semakin solid, sekaligus memperkuat peran PKB sebagai partai yang dekat dengan masyarakat.

Ia menambahkan, kekuatan PKB tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kekompakan, militansi, dan kebermanfaatan kader bagi masyarakat.

“Semakin kuat struktur di tingkat ranting, semakin kuat pula fondasi PKB dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.***