Minimnya Guru SLB di Jawa Barat Harus Jadi Perhatian Serius, Humaira Dorong Komisi X DPR RI Turun Tangan

BANDUNG — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Humaira Zahrotun Noor, menyoroti persoalan keterbatasan tenaga pengajar di sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jawa Barat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendampingan dan perhatian yang lebih.

Hal itu disampaikan Humaira setelah melihat langsung kondisi sekolah-sekolah SLB dalam kunjungan kerja. Ia menemukan masih adanya sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik, sementara jumlah dan kebutuhan peserta didik cukup tinggi.

“Ketika kami kunjungan kerja ke sekolah-sekolah SLB, itu kekurangan guru. Satu guru bahkan tidak bisa menangani sampai 10 siswa, karena anak-anak SLB memiliki karakter yang istimewa sehingga membutuhkan pendampingan dan perhatian khusus,” ujar Humaira.

Ia menilai keterbatasan tenaga pengajar di SLB perlu mendapat perhatian serius, mengingat proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendekatan yang berbeda. Guru tidak hanya berperan menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu memberikan pendampingan sesuai karakter dan kebutuhan masing-masing siswa.

Karena itu, Humaira meminta Komisi X DPR RI memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tenaga pengajar SLB di Jawa Barat, termasuk persoalan pemenuhan dan pemerataan guru yang memiliki kompetensi khusus.

“Menurut saya ini menjadi perhatian lebih dari Komisi X tentunya, sehingga anak-anak istimewa kita ini bisa belajar dengan nyaman,” katanya.

Humaira menegaskan, pendidikan merupakan hak setiap anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jangan sampai keterbatasan tenaga pendidik justru menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan pendampingan dan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi serta perhatian khusus. Pendidikan adalah hak setiap anak. Jangan sampai keterbatasan tenaga pendidik membuat hak anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak menjadi terhambat,” pungkasnya.***