Jalan Terancam Longsor hingga persoalan pertanian, Warga Karangrahayu Curhat ke Akhmad Marjuki Dalam Giat Pengawasan

beritatandas.id – Persoalan infrastruktur jalan, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), keberadaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), hingga persoalan saluran irigasi dan mahalnya obat-obatan pertanian menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Karangrahayu, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.

Berbagai persoalan tersebut disampaikan langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, dalam kegiatan Giat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan persoalan pembangunan sekaligus mendapatkan penjelasan mengenai program pemerintah serta pembagian kewenangan dalam penanganan infrastruktur.

Hadir dalam kegiatan itu unsur kepala dusun, ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan, serta sejumlah warga Desa Karangrahayu.

Dalam pemaparannya, Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD, selain fungsi legislasi dan penganggaran. Melalui fungsi tersebut, DPRD memiliki peran mengawal pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk pembangunan yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan karena warga merupakan pihak yang mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.

“Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Akhmad Marjuki.

Ia juga memaparkan sejumlah program pembangunan yang menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat, di antaranya pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi Jalan Makmun Nawawi–Cibarusah, pembangunan jembatan di Cibitung, serta pemasangan PJU di ruas Jalan Cikarang–Cibarusah.

Dalam sesi dialog, warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.
Ahmad Ayub, salah seorang warga Kampung Gelonggong, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi jalan penghubung desanya menuju kawasan perkotaan yang semakin lama dinilai semakin mengalami longsor.

“Sebagai warga Kampung Gelonggong, sangat prihatin melihat jalan yang menghubungkan desa kami menuju kota, karena kondisinya semakin lama semakin longsor,” ungkap Ahmad Ayub.
Selain persoalan jalan, ia juga menyoroti banyaknya sampah yang ditemukan di sepanjang pinggir jalan. Menurutnya, diperlukan perhatian pemerintah untuk menyediakan tempat pembuangan sampah sementara agar persoalan sampah tidak semakin meluas.

“Saya menyarankan kepada pemerintah agar membuat tempat pembuangan sampah sementara di desa kami,” tambahnya.

Aspirasi lainnya disampaikan Dinda. Ia menyoroti minimnya fasilitas PJU yang dinilai perlu mendapat perhatian, terutama untuk menunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

Selain itu, ia juga menyampaikan persoalan saluran drainase yang dibutuhkan untuk mengalirkan air ke area persawahan warga. Tidak kalah penting, masyarakat berharap adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan petani, khususnya bantuan pupuk dan obat-obatan pertanian yang saat ini dinilai cukup mahal.

“Tadi kami selaku warga sudah menyampaikan secara langsung kepada Bapak Dewan Akhmad Marjuki. Alhamdulillah, beliau merespons dengan baik dan akan menyampaikannya ke forum provinsi,” ujar Dinda.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Akhmad Marjuki menyatakan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan didorong untuk ditindaklanjuti melalui instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan melibatkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, setiap persoalan perlu diidentifikasi terlebih dahulu agar dapat disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

“Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu akan kami catat dan kami dorong untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tegas Marjuki.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan masyarakat semakin aktif menyampaikan aspirasi, kritik, maupun laporan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Sebab, pengawasan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga dan memberikan manfaat secara langsung.(rtn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rekomendasi Berita Terkait
Sri Rahayu: Komunikasi Yang Baik Antara Orang Tua dan Anak Kunci Utama Membangun Kedekatan Emosional Serta Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak

Sri Rahayu: Komunikasi Yang Baik Antara Orang Tua dan Anak Kunci Utama Membangun Kedekatan Emosional Serta Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak

Warga Telaga Harapan Keluhkan Belum Terealisasinya Perbaikan Pasos dan Fasilitas Posyandu Dalam Giat Pengawasan, Akhmad Marjuki Tampung Aspirasi

Warga Telaga Harapan Keluhkan Belum Terealisasinya Perbaikan Pasos dan Fasilitas Posyandu Dalam Giat Pengawasan, Akhmad Marjuki Tampung Aspirasi

Gelar Pengawasan, Sri Rahayu Tekankan Pentingnya Peran Orang Tua dalam Mengawasi Pergaulan Anak

Gelar Pengawasan, Sri Rahayu Tekankan Pentingnya Peran Orang Tua dalam Mengawasi Pergaulan Anak