
beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, H. Akhmad Marjuki, SM., MM., kembali turun menemui konstituennya melalui kegiatan Reses I Tahun Sidang 2026–2027 di Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan lingkungan, infrastruktur, hingga kebutuhan pelayanan pendidikan.
Turut hadir unsur Pemerintah Desa Jaya Sampurna, Ketua BPD, tokoh masyarakat, para Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar, serta berbagai elemen masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Akhmad Marjuki menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting untuk menyerap persoalan riil yang dihadapi masyarakat, sekaligus menghimpun usulan pembangunan yang nantinya diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran di tingkat Provinsi Jawa Barat.
“Saya ke sini mau belanja masalah. Jadi, nanti Bapak dan Ibu sekalian, terutama dari perangkat desa, boleh mengusulkan apa saja, yang penting sifatnya umum. Usulan tersebut nantinya akan diperjuangkan agar masuk dalam skala prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Menurut Akhmad Marjuki, pembangunan yang direncanakan pemerintah harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, masukan warga menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas anggaran agar program yang dilaksanakan tidak salah sasaran.
Ia meminta masyarakat memanfaatkan forum reses tersebut untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama berkaitan dengan kepentingan umum dan kebutuhan pembangunan wilayah.
“Tujuannya agar pembangunan yang direncanakan di Provinsi Jawa Barat ini sinkron dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sini. Makanya, maksimalkan pertemuan ini. Dalam rangka menyusun anggaran agar tidak salah sasaran dan tepat guna, salah satu pertimbangan serta prioritasnya adalah masukan dari Bapak dan Ibu sekalian,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan dihimpun oleh tim pendamping untuk kemudian dikawal dan diperjuangkan sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku di tingkat provinsi.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah, di antaranya normalisasi Kali Cikarang, pengadaan dan peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta keterbatasan fasilitas pendidikan, khususnya sekolah tingkat menengah pertama dan menengah atas.
Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap penanganan infrastruktur lingkungan, keselamatan pengguna jalan, serta ketersediaan akses pendidikan yang memadai seiring perkembangan kawasan dan pertumbuhan penduduk.
Salah seorang warga, Mulianti, mengapresiasi pelaksanaan reses tersebut. Menurutnya, forum tatap muka secara langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berharap persoalan yang disampaikan mendapat tindak lanjut.
“Kegiatan ini sangat bagus, semoga aspirasi yang disampaikan warga tadi dikawal bapak Akhmad Marjuki hingga dapat terealisasi,” ujar Mulianti.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Akhmad Marjuki menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke forum pembahasan di tingkat Provinsi Jawa Barat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kegiatan reses ditutup dengan pembagian beras kemasan lima kilogram kepada warga yang hadir.
Melalui Reses I Tahun Sidang 2026–2027 tersebut, diharapkan aspirasi masyarakat Jaya Sampurna dapat menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, khususnya terkait penanganan sungai, penerangan jalan, dan pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi.(lex/rtn)