Hasil Reformasi Polri, Tetap di Bawah Presiden

Jakarta, beritatandas.id – Teka-teki mengenai arah masa depan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya menemui titik terang. Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) resmi merekomendasikan agar Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden, sekaligus memperkuat peran pengawasan oleh Kompolnas.

Laporan hasil kerja ini telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (5/5). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Presiden telah menyetujui seluruh poin rekomendasi tersebut.

Salah satu poin krusial dalam laporan tersebut adalah mekanisme pengangkatan Kapolri. KPRP merekomendasikan agar wewenang penuh pengangkatan tetap berada di tangan Presiden.

Sempat muncul wacana di internal komisi untuk membentuk nomenklatur baru berupa Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian. Namun, setelah melalui diskusi panjang, usulan tersebut resmi ditolak.

“Polri tetap langsung berada di bawah Presiden. Tidak dibentuk kementerian baru agar garis instruksi tetap efisien dan langsung dari kepala negara,” tegas Yusril.

Yusril menambahkan,” Peran DPR hanya sebagai pihak yang memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap calon yang diajukan, tujuanya untuk menjaga independensi Polri dari tarik-menarik kepentingan politik yang terlalu jauh.” pungkasnya. ***