DPRD Jabar Sampaikan Rekomendasi LKPJ Gubernur 2025, Jadi Bahan Evaluasi Kinerja Pemprov

Kota Bandung — DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, Senin (11/5/2026). Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pembangunan daerah ke depan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin mengatakan, rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan hasil pembahasan mendalam Panitia Khusus (Pansus) XIII terhadap pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama Tahun Anggaran 2025.

“Pansus XIII telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025. Hasil rekomendasi ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Acep di Kota Bandung.

Menurutnya, rekomendasi DPRD tidak hanya menjadi catatan evaluasi, tetapi juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah, penyempurnaan kebijakan, hingga penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.

Acep menegaskan, DPRD Jawa Barat terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.

“Rekomendasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan. DPRD ingin memastikan seluruh program pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Selain disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, rekomendasi DPRD tersebut juga akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan apresiasi terhadap sinergi antara legislatif dan eksekutif yang terus terjalin dengan baik dalam mendukung pembangunan Jawa Barat yang lebih maju dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.***