Anggota FPKB DPRD Jabar Asep Syamsudin Ingatkan Pemerintah Soal Dampak Pandemi Terhadap Ekonomi

beritatandas.id, BANDUNG – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Syamsudin S.Ag, menyoroti soal dampak pandemic Covid-19 yang sudah berjalan hamper satu tahun ini terhadap ekonomi, terutama ekonomi masyarakat di level bawah.

“Masyarakat kini dihadapkan pada masalah kesulitan ekonomi akibat pandemi. Tentunya ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Asep saat melaksanakan kegiatan Reses I tahun sidang 2020 – 2021 di Daerah Pemilihannya, (Dapil II Kabupaten Bandung), di Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupten Bandung, 9 November 2020.

Menurutnya, menghadapi persoalan ekonomi bukan semata harus menjadadi beban pemerintah, tetapi butuh semangat yang kuat pula dari masyarakat. Pemerintah dan lembaga legislatif sendiri menurutnya tidak tinggal diam berupaya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.

Bahkan bukan hanya mengerakkan ekonomi, pemerintah dan DPRD JAwa Barat juga telah berupaya untuk memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok dan uang selama masa pandemic ini, terutama untuk masyarakat kurang mampu.

“Tapi tidak cukup hanya dengan mengandalkan bantuan saja, masyarakat sendiri jangan putus asa dengan kondisi seperti ini, tetaplah berusaha,” tegas Asep.

Menurutnya, tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK besar-besaran sebagai dampak dari pandemic covid-19, tetapi kemudian berhasil bertahan hidup dengan melakukan wirausaha setelah di-PHK.

“Artinya, kalau kita tetap semangat dan ada keinginan kuat untuk mengembangkan kreativitas, bisa lepas dari himpitan ekonomi itu,” tegasnya.

Kendati demikian, ujar dia, masyarakat sendiri butuh dukungan dari pemerintah aga bisa bertahan hidup ditengah keterpurukan ekonomi ini, tidak cukup hanya mengandalkan masyarakat semata.

“Masalah ekonomi yang dihadapi saat ini akibat pandemi, ini harus menjadi perhatian bersama,” teasnya.

Ke depan, lanjut Asep, diharapkan semua aspirasi dari masyarakat tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lalu dengan segera membuat program mana yang harus menjadi prioritas dan mana yang tidak.

 

 

Redaksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here