Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Rapid Test Berbasis Desa/Kelurahan Akan Lebih Efektif

beritatandas.id, BANDUNG – Upaya preventif dalam menekan penyebaran wabah Covid-19 di wilayah Jawa Barat harus lebih ketat lagi, karena saat ini masyarakat yang berada di zona merah pada pulang kekampung halaman masing-masing, maka DPRD Jawa Barat mengusulkan kepada Pemprov Jabar untuk menggelar rapid test dengan ruang lingkup lebih kecil, berbasis desa/kelurahan.

“Saat ini masyarakat yang berada di zona merah pada balik ke kampung-kampung. Sementara Pak Gubernur melakukan rapid test di klaster-klaster di Bekasi, Bogor, dan Bandung. Hal ini bukan berarti itu tidak bagus.,Namun situasi dan keadaan mulai berubah sekarang,” tutur Wakil Ketua DPRD Jawa Barat H. Oleh Soleh, Senin (6/4/2020)

Menurutnya, rapid test berbasis desa/kelurahan akan lebih efektif untuk menekan potensi penyebaran virus corona karena dilaksanakan di tingkat ruang lingkup sosial yang lebih terbatas. Apalagi, arus pergeseran orang dari daerah-daerah zona merah Covid-19 seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung ke kampung halamannya masing-masing mulai marak.

Deteksi dini untuk menangkal penyebaran Covid-19 yang lebih massif sangat pas dilakukan di tingkat desa dan kelurahan melalui rapid test. Dari hasil rapid test di tingkat desa/kelurahan, bakal diketahui jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam perawatan (PDP), berikut orang yang positif terpapar Covid-19. Dengan begitu, penanganannya pun dapat lebih cepat.

“Karena di situ mulainya. Setelah ketahuan berapa ODP, PDP, berapa orang positifnya, kan jelas klasternya. Apakah akan dibikin isolasi massal (atau tidak) kan jelas. Kalau hari ini, yang terjadi besar-besaran seperti di Bogor, Bekasi dan Bandung, sebagian tidak merata,” tandasnya,” paparnya.

Politikus PKB itu juga mengusulkan biaya pelaksanaan rapid tes di tingkat desa atau kelurahan dapat menggunakan dana desa. Sebab pemerintah pusat telah memperbolehkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19.

Karena itu, pemerintah tak perlu segan-segan menggelontorkan anggaran. “Tinggal (pembentukan) gugus tugasnya saja, memperbanyak personel, dan melakukan edukasi penyuluh kesehatan desa terkait cara rapid test,” jelasnya.

 

 

Redaksi