

Bandung,Beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Aceng Malki, menekankan pandangan akses dan kualitas pendidikan yang masih terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat. Menurutnya, permasalahan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi, terutama pada tahun ajaran baru dan dinamika sinkronisasi nasional.
“Masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang belum menikmati akses pendidikan yang layak, baik dari segi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun fasilitas belajar,” ujar Aceng Malki, Rabu (23/7/2025).
Aceng menambahkan, meski alokasi anggaran pendidikan sudah mencapai lebih dari 20% dari APBD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya merata.
“Kita punya regulasi yang kuat, tapi implementasinya masih lemah. Ada sekolah-sekolah yang masih rusak, ada guru yang belum jelas statusnya, dan ada pula peserta didik yang kesulitan mendapatkan akses internet untuk pembelajaran berani,” tegasnya.
Ia juga menggambarkan permasalahan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kembali menuai kontroversi tahun ini. Menurut Aceng, sistem zonasi yang diberlakukan masih menyisakan ketidakadilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan atau yang minim sekolah berkualitas.
“Zonasi ini idealnya untuk pemerataan. Tapi kalau tidak diiringi pembangunan sekolah baru dan distribusi guru yang adil, malah jadi masalah baru. Banyak orang tua yang kecewa karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri dekat rumah,” katanya.
Lebih lanjut, Aceng mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan, mulai dari perencanaan anggaran, pemerataan guru, hingga pemetaan kebutuhan fasilitas pendidikan berbasis data real time.
“Kami di DPRD siap mengawal anggaran dan kebijakan, tapi eksekutif harus bergerak cepat. Masa depan Jawa Barat ditentukan oleh kualitas pendidikannya hari ini,” pungkas Aceng Malki.***
Redaksi