KARAWANG, beritatandas.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Reformasi turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Karawang, Jumat (21/3/2025).
Demonstrasi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan DPR RI.
Suasana di lokasi aksi berlangsung panas. Massa yang mengibarkan spanduk dan berorasi lantang menyoroti berbagai persoalan, mulai dari kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI hingga dugaan korupsi di tubuh BUMN.
Koordinator aksi, Ahmad Gani, menegaskan bahwa mahasiswa menolak keras wacana kembalinya TNI ke jabatan sipil. Ia menilai hal tersebut sebagai langkah mundur yang berpotensi merusak sistem demokrasi.
“Kami menuntut agar RUU TNI yang memberi ruang bagi militer di pemerintahan sipil dibatalkan! Demokrasi yang kita perjuangkan tak boleh dikhianati. Selain itu, kami juga menyoroti tindakan refresif aparat terhadap demonstran, serta maraknya korupsi yang melibatkan BUMN!” tegas Gani.
Senada dengan itu, Iqbal, salah satu mahasiswa peserta aksi, menyuarakan kekecewaannya terhadap pemerintah dan DPR yang dianggap lebih berpihak kepada kepentingan oligarki ketimbang rakyat.
“Mereka datang saat pemilu meminta suara rakyat, tapi setelah terpilih justru mengabaikan aspirasi kita. Ini bukan demokrasi yang kita inginkan!” serunya.
Aksi yang semula berlangsung damai mulai memanas ketika massa mencoba merangsek ke halaman DPRD Karawang. Dorongan massa yang kuat akhirnya merobohkan dua pagar gedung sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.
Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, akhirnya turun tangan dan menemui perwakilan mahasiswa untuk mendengar tuntutan mereka. Hingga berita ini diturunkan, dialog antara mahasiswa dan pimpinan DPRD masih berlangsung dengan tensi yang tinggi.
Aksi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa masih menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi. Dengan lantang mereka menyuarakan keresahan rakyat, menolak kembali ke era otoritarianisme, dan menuntut pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Penulis: Jauhari
Editor: Joe