Wakil Ketua DPRD Jabar Acep Jamaludin Dorong RKUA-PPAS 2027 Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

SUMEDANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat H. Acep Jamaludin, S.Hum menegaskan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 harus mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Acep Jamaludin usai mengikuti rapat kerja Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat bersama mitra kerja, yakni Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Perekonomian Setda, Bappeda, serta BPKAD Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Sumedang, Kamis (16/7/2026).

Menurut Acep, pembahasan RKUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan Jawa Barat pada tahun anggaran 2027. Karena itu, setiap program dan alokasi anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“RKUA-PPAS bukan sekadar menyusun angka-angka dalam APBD, tetapi menjadi pijakan untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anggaran harus disusun secara terukur, efektif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Jawa Barat,” ujar Acep.

Ia menambahkan, sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pariwisata, kebudayaan, serta tanaman pangan perlu mendapatkan perhatian yang proporsional karena memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

“Penguatan sektor-sektor unggulan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara DPRD dan perangkat daerah menjadi sangat penting dalam menyusun prioritas anggaran,” katanya.

Acep juga berharap seluruh perangkat daerah dapat menyampaikan program secara terukur, berbasis data, dan berorientasi pada hasil sehingga APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.

“Melalui pembahasan yang komprehensif dan kolaboratif, kami ingin memastikan APBD 2027 menjadi instrumen pembangunan yang efektif, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.***