

Bandung,Beritatandas.id – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Aceng Malki, menyoroti belum meratanya penyaluran bantuan kepada pesantren-pesantren di berbagai wilayah Jawa Barat. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih serius dan adil dalam mengalokasikan anggaran bagi seluruh jenis pesantren, bukan hanya yang berbasis modern atau milik yayasan besar saja.
“Kami menemukan masih banyak pesantren kecil dan tradisional yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah daerah. Ini bertolak belakang dengan semangat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” kata Aceng Malki dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, pasal 49 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2019 menegaskan bahwa pembiayaan pesantren menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini seharusnya ditindaklanjuti dengan alokasi anggaran yang adil dan berkeadilan.
“Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan, tapi pusat pembangunan karakter dan moral anak bangsa. Pesantren layak mendapatkan perhatian lebih, apalagi di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks,” ujar Aceng.
Lebih lanjut, politisi PKB asal Garut itu mengungkapkan bahwa banyak pesantren tradisional menghadapi persoalan serius, mulai dari minimnya fasilitas belajar, keterbatasan akses ke bantuan Dana Abadi Pesantren, hingga belum adanya skema pelatihan wirausaha dan digitalisasi santri.
“Pemprov Jabar harus punya data yang valid dan menyeluruh. Jangan sampai bantuan hanya dinikmati segelintir pesantren besar. Ini soal keadilan dan komitmen moral terhadap pendidikan Islam,” tegasnya.
Aceng juga menekankan bahwa Fraksi PKB DPRD Jabar akan terus mengawal anggaran untuk pesantren dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD 2026, serta mendorong program-program konkrit seperti:
Digitalisasi pembelajaran pesantren, Pelatihan guru dan asatidz, Pemberdayaan ekonomi pesantren, Sertifikasi kurikulum diniyah dan tahfidz berbasis SKL.
“Kami tidak ingin ada pesantren yang merasa dianaktirikan. Seluruh pesantren, besar maupun kecil, salafiyah maupun modern, adalah aset bangsa yang harus kita jaga bersama,” tutupnya.***
Redaksi