Perkuat Fungsi Pengawasan, Asep Syamsudin Serap Aspirasi Warga Warnasari

Kabupaten Bandung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Asep Syamsudin, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2025 di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (11/10).

Acara tersebut dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dengan masyarakat guna memperkuat pemahaman tentang peran dan fungsi DPRD, khususnya dalam aspek pengawasan pemerintah daerah.

Legislator dari Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tingkat desa berjalan sesuai dengan peraturan-undangan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Fungsi pengawasan tersebut mencakup penilaian terhadap pelaksanaan Perda, APBD, dan strategi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap prioritas program-program, tidak terbatas pada tugas dan fungsi masing-masing komisi,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Asep Syamsudin berdialog langsung dengan warga masyarakat untuk menyerap aspirasi serta meninjau langsung sejumlah program yang sedang berjalan. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik berjalan baik, anggaran yang digunakan sesuai untuknya, dan kebutuhan masyarakat benar-benar diakomodasi,” jelasnya.

Masyarakat Desa Warnasari menyambut baik kehadiran Asep Syamsudin dan menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti infrastruktur jalan, layanan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal.

Pengawasan ini diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***