Menjelang Akhir Tahun, DPRD Jabar Bahas Raperda Prioritas; Humaira Soroti Pentingnya Sinkronisasi Kebijakan Daerah

Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat hari ini dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna sebagai bagian dari percepatan agenda legislasi menjelang penutupan tahun 2025. Rapat akan berlangsung pukul 10.00 WIB di Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27 Bandung, Kamis (4/12), dengan fokus pada pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dianggap strategis untuk stabilitas tata kelola daerah.

Agenda pertama paripurna ini meliputi Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Raperda, yakni perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan. Kedua regulasi ini masuk dalam daftar prioritas karena berkaitan langsung dengan pendapatan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang sensitif.

Selanjutnya, rapat akan berlanjut dengan pendapat gubernur terhadap Raperda Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat, yang diharapkan menjadi payung hukum baru dalam penguatan identitas budaya di tengah dinamika sosial-ekonomi Jawa Barat.

Humaira, yang turut serta dalam agenda paripurna, menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebutuhan daerah dan regulasi yang sedang dibahas. Ia menyampaikan bahwa akhir tahun merupakan momen krusial bagi DPRD untuk memastikan seluruh Raperda prioritas dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin memastikan setiap regulasi yang disahkan bukan hanya administratif, tetapi betul-betul relevan dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Paripurna hari ini menjadi langkah penting DPRD Jabar untuk memperkuat landasan kebijakan daerah sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan di tahun 2026.***