Gelar Pengawasan Pemerintahan, Acep Jamaludin Bahas Sejumlah Isu Strategis

Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, S.Hum, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menghadirkan solusi ekonomi kerakyatan berbasis kelembagaan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Cigondewahkaler, Kota Bandung,
Jumat (5/12).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda membahas terkait isu ekonomi, sosial hingga infrastruktur di wilayah Kota Bandung. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyerap aspirasi warga sekaligus memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.

Dorong Pembentukan BMT sebagai Solusi Permodalan

Acep menjelaskan bahwa ia terinspirasi untuk menghadirkan skema bantuan ekonomi produktif yang tidak diberikan langsung kepada individu, melainkan melalui lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
Menurutnya, sistem bantuan langsung rentan menimbulkan kecemburuan dan tidak berkelanjutan.

“Saya tidak mungkin memberikan bantuan orang ke orang. Itu pasti menimbulkan kesirikan. Maka pendekatannya harus kelembagaan lewat BMT,” ujarnya.

Acep menegaskan badan hukum BMT sudah disiapkan dan terdaftar resmi, tinggal menunggu operasional. Pilot project rencananya akan dimulai di Bandung Kulon, dengan prioritas awal untuk guru ngaji.

“Insya Allah Januari sudah bisa dioperasionalkan. Saya juga akan menitipkan dana di BMT, tapi harus bergulir, bukan bantuan cuma-cuma,” tambahnya.

Acep memaparkan keberhasilan sistem ekonomi bergulir yang sebelumnya ia jalankan di Kota Cimahi melalui program Inci Mahing, di mana tenaga kerja harian dan P3K bergotong royong menyisihkan sebagian penghasilan untuk dana modal usaha kecil.
Program tersebut membuktikan perputaran dana dapat berjalan efektif dan memberi manfaat luas.

“Uang itu sudah berputar sekarang. Pendekatan ini ingin saya kuatkan lagi lewat BMT supaya lebih terstruktur,” tuturnya.

Bahas Infrastruktur: Jembatan dan SMK Negeri Baru

Aspirasi lain terkait pembangunan jembatan double track dan kesiapan lahan SMK Negeri baru di Bandung Kulon turut dibahas. Acep memastikan proyek SMK sedang berjalan dengan koordinasi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.

“Minimal 17 ribu anak bisa terakomodasi. Ini sangat penting untuk akses pendidikan masyarakat,” katanya.

Waspadai Puncak Banjir Awal Tahun

Acep mengingatkan masyarakat bahwa puncak banjir diprediksi terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran tak terduga untuk daerah rawan banjir seperti Bogor dan Karawang.

“Sebagian besar ekologi kita rusak. Ini yang menyebabkan banjir makin meluas,” ujarnya.

Perkuat Fungsi Pengawasan DPRD

Menutup pertemuan, Acep menegaskan bahwa seluruh langkah yang ia ambil merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pimpinan DPRD Jabar dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan program berjalan tepat sasaran.

“Saya tidak akan pernah setengah-setengah. Tugas saya adalah menjaga amanah. Urusan hasil biarkan Allah yang menentukan,” kata Acep.****