Harga Gabah Anjlok, Klaim Bulog Serap 11.500 Ton Dipertanyakan Petani Karawang

KARAWANG,beritatandas.id – Klaim Perum Bulog Karawang yang menyebut telah menyerap 11.500 ton Gabah Kering Panen (GKP) sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram kini menuai sorotan tajam. Pasalnya, di tingkat petani, harga gabah justru terjun bebas, bahkan dilaporkan hanya dihargai Rp2.500 per kilogram.

Kenyataan pahit tersebut mencuat ke publik setelah video keluhan petani beredar luas di media sosial. Dalam video itu, petani mengaku tak memiliki pilihan selain menjual gabah ke tengkulak karena Bulog tak kunjung hadir saat masa panen.

“Kami panen, tapi Bulog tidak datang. Akhirnya gabah dilepas murah,” ujar seorang petani dalam video yang viral.

Di Kecamatan Pedes, seorang petani mengaku terpaksa menjual gabah basah seharga Rp5.000 per kilogram kepada tengkulak. Menurutnya, hingga panen selesai, tidak ada penyerapan dari Bulog.

“Gabah masih basah, saya jual Rp5.000 per kilo. Sampai sekarang Bulog belum datang,” katanya.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Babawangan, Kecamatan Lemahabang.

Harga gabah di daerah ini dilaporkan tak menentu, berkisar antara Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram.

Seorang penggarap sawah berinisial A menyebut bagian bawon yang diterimanya hanya dihargai Rp4.000 per kilogram.

Sementara petani pemilik sawah berinisial H.U mengatakan harga gabahnya merosot menjadi Rp5.000 per kilogram setelah lahan sawahnya sempat terendam banjir.

Ironisnya, fakta di lapangan tersebut berbanding terbalik dengan klaim Bulog yang menyatakan sebagian besar gabah yang diserap berasal dari wilayah terdampak banjir dan tetap dikategorikan sebagai Gabah Kering Panen.

Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang, Endang Nupo, menilai klaim tersebut perlu dibuka secara transparan kepada publik. Ia mempertanyakan standar penilaian kualitas gabah yang digunakan Bulog, terutama dari lahan yang terdampak banjir.

“Kalau gabah berasal dari sawah terdampak banjir tapi disebut Gabah Kering Panen, mekanisme dan standarnya harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai istilah teknis justru menutupi kondisi riil petani,” ujar Endang, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, anjloknya harga gabah di tingkat petani menjadi bukti lemahnya pengawasan Bulog saat panen raya.

“Kalau penyerapan berjalan efektif, petani tidak mungkin menjual gabah di bawah HPP Rp6.500. Ini bukan semata persoalan pasar, tapi soal negara hadir atau tidak di sawah,” tegasnya.

Endang juga menyoroti pengawasan yang dinilai masih sebatas laporan administratif, tanpa kehadiran nyata di lapangan. Akibatnya, petani terus berada dalam posisi lemah dan bergantung pada tengkulak.

Sebagai solusi, ia mendorong DPRD Kabupaten Karawang bersama dinas teknis terkait segera membentuk satuan tugas (satgas) pengawas harga gabah lintas sektor yang bekerja langsung di lapangan selama musim panen.

“Tanpa pengawasan aktif, kebijakan hanya jadi angka di atas kertas. Satgas ini penting agar negara benar-benar hadir melindungi petani,” tandasnya.

<span;>Penulis: red
<span;>Editor: Joe