Ketua PKC PMII Jabar Soroti Paradoks Pembangunan di Jawa Barat, Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan

Bandung — Satu tahun kepemimpinan Gubernur di Jawa Barat menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah. Namun, berbagai indikator menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi belum menyentuh aspek struktural kesejahteraan masyarakat.

Ketua PKC PMII Jawa Barat, Rusli Hermawan, menilai bahwa narasi pembangunan yang disampaikan pemerintah belum sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya dilihat dari perbaikan indikator kesejahteraan, bukan sekadar pelaksanaan program.

“Pertanyaannya bukan apakah program berjalan, tetapi apakah ada perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi Belum Berdampak Luas

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih berada di kisaran 5 persen. Namun, kondisi tersebut belum mampu menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Hingga 2025, tingkat pengangguran terbuka masih berada di kisaran 7,4–7,9 persen atau sekitar 1,8 juta jiwa.

Di sisi lain, angka kemiskinan tercatat sekitar 7,02 persen atau 3,65 juta penduduk, hanya mengalami penurunan tipis dibanding periode sebelumnya.
Rusli menyebut kondisi ini sebagai paradoks pembangunan, di mana investasi terus meningkat, tetapi tidak diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang optimal.

“Struktur industri kita masih didominasi sektor padat modal. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Pendidikan Jadi Beban Rumah Tangga

Permasalahan juga terlihat di sektor pendidikan. Lebih dari 50 persen siswa SMA di Jawa Barat masih mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Hal ini menunjukkan keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Kalau tidak ada ekspansi pendidikan publik, risiko putus sekolah akan meningkat dan kesenjangan akses semakin lebar,” ujar Rusli.

Ketimpangan Layanan Kesehatan

Dalam sektor kesehatan, distribusi tenaga medis dinilai belum merata. Wilayah utara seperti Bandung Raya, Bekasi, dan Depok masih menjadi pusat layanan, sementara daerah selatan menghadapi keterbatasan akses, terutama untuk layanan spesialis.

Menurut Rusli, pembangunan fasilitas kesehatan saja tidak cukup jika tidak diiringi pemerataan tenaga medis.
Selain itu, isu stunting juga dinilai belum ditangani secara komprehensif karena masih berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, sanitasi, dan pendidikan.

Ancaman Lingkungan Kian Meningkat

Dari sisi lingkungan, alih fungsi lahan dan ekspansi industri terus meningkat, yang berdampak pada risiko bencana seperti banjir dan longsor. Pengelolaan sampah yang masih bergantung pada sistem landfill dinilai belum mampu menjawab persoalan secara berkelanjutan.

“Biaya ekologis sering tidak terlihat dalam indikator ekonomi, padahal dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Rusli.

Perubahan Masih Bersifat Administratif

Secara keseluruhan, refleksi satu tahun kepemimpinan menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi masih bersifat administratif, belum menyentuh transformasi mendasar.

Beberapa indikator yang menjadi sorotan antara lain:

• Investasi tinggi, tetapi pengangguran tetap tinggi
• Penurunan kemiskinan yang lambat
• Biaya pendidikan meningkat
• Ketimpangan layanan kesehatan
• Tekanan lingkungan yang memburuk

Tantangan Tahun Kedua Kepemimpinan

Rusli menegaskan bahwa tahun pertama dapat dipahami sebagai fase konsolidasi. Namun, tahun kedua akan menjadi penentu arah kebijakan ke depan.

Ia mendorong pemerintah untuk mulai menggeser paradigma pembangunan ke arah yang lebih inklusif, di antaranya melalui:

• Reformasi pendidikan publik
• Industrialisasi padat karya
• Pemerataan tenaga kesehatan
• Integrasi kebijakan ekonomi dan lingkungan

“Jika orientasi pembangunan masih bertumpu pada pertumbuhan investasi semata, maka paradoks ini akan terus berulang. Yang dibutuhkan adalah pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.***