Acep Jamaludin Serap Aspirasi Warga Cimahi dalam Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kota Cimahi – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Acep Jamaludin, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Gedung RW 27, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Sabtu (6/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Acep Jamaludin berdialog langsung dengan warga untuk menyerap berbagai aspirasi dan masukan terkait pembangunan di lingkungan mereka.

Menurut Acep, pengawasan yang dilakukan DPRD tidak hanya bertujuan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengetahui secara langsung berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

“Melalui kegiatan pengawasan ini, kami ingin memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, warga menyampaikan sejumlah masukan terkait pembangunan infrastruktur lingkungan, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.

Acep berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga pelaksanaan program pembangunan di Jawa Barat, khususnya di Kota Cimahi, dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program pemerintah agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik antara warga dan pemerintah, pembangunan akan semakin berkualitas dan berkelanjutan,” tutupnya.***