Acep Jamaludin Soroti Pelayanan Publik dan Pembangunan di Cimahi Mekar

Kota Cimahi — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan I (Kota Bandung dan Kota Cimahi), H. Acep Jamaludin, S.Hum., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Cimahi Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Minggu (06/09/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Acep menekankan pentingnya memastikan program dan kebijakan pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam pengawasan di antaranya kualitas pelayanan publik, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan, penanganan persoalan sampah, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Acep, pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit.

“Pemerintahan pada akhirnya harus hadir untuk memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, kita ingin memastikan program yang telah direncanakan dan dianggarkan benar-benar sampai serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Acep.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. Perbaikan jalan lingkungan, drainase, fasilitas umum, hingga penataan kawasan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat.

Selain infrastruktur, persoalan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penanganan sampah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, mulai dari pengurangan sampah dari sumbernya hingga pengelolaan di tingkat lingkungan.

Acep juga mendorong agar program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dapat terus diperkuat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Program pembangunan, kata dia, harus memiliki sasaran yang jelas dan memperhatikan kondisi masyarakat di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Acep turut membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi secara langsung. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Pengawasan seperti ini penting karena kami bisa melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mendengar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut akan kami bawa dan perjuangkan sesuai kewenangan DPRD Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Acep berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat terus diperkuat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Kita ingin setiap rupiah anggaran pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.***