Acep Jamaludin: Tiga Raperda Jabar Harus Perkuat Pembangunan dan Beri Manfaat bagi Masyarakat

Kota Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, S.Hum, menegaskan pentingnya pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Barat dilakukan secara cermat dan komprehensif agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Acep Jamaludin dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap usulan tiga Raperda Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (20/8/2026).

Adapun tiga Raperda yang menjadi pembahasan meliputi Pendirian PT Sangga Buana (Perseroda), Penyertaan Modal Daerah pada PT Sangga Buana (Perseroda), serta Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Menurut Acep, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Melalui tahapan tersebut, setiap rancangan kebijakan dapat dikaji dari berbagai perspektif, baik dari sisi regulasi, tata kelola pemerintahan, kepentingan pembangunan, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

“Setiap Raperda yang dibahas harus memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Karena itu, seluruh aspek perlu dikaji secara komprehensif, termasuk dalam hal pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah,” ujar Acep.

Ia menambahkan, khusus terkait pendirian dan penyertaan modal pada PT Sangga Buana (Perseroda), DPRD akan memastikan agar keberadaan badan usaha milik daerah tersebut dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Sementara itu, perubahan RPJMD 2025–2029 juga dinilai perlu diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan Jawa Barat. Penyesuaian tersebut harus tetap mengedepankan target pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan daerah ini nantinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat,” katanya.

Acep menegaskan, DPRD Jawa Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal dengan mengedepankan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta kepentingan masyarakat dalam setiap proses pembahasan Raperda.

“Pandangan dari masing-masing fraksi menjadi bagian penting untuk memperkaya pembahasan. Kita ingin setiap regulasi yang lahir benar-benar berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.***