beritatandas.id, BANDUNG – Anggota DPRD Fraksi PKB Jawa Barat Asep Suherman meminta Pemprov Jabar Kab./Kota hingga Desa untuk tidak main-main dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) begitupun pihaknya meminta masyarakat harus proaktif mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Sebab Tutur Asep, sejak maret yang lalu pemerintah pusat telah mengelontorkan ratusan triliun untuk mengatasi dampak Covid-19 termasuk bantuan jaringan pengaman sosial agar masyarakat tidak terjerat pada jurang ke miskinan akibat Covid-19.
Alokasi dana sebesar itu belum alokasi dari pemerintah provinsi, dimana Pemprov Jabar sendiri telah mengalokasikan dana bansos sekitar Rp5 triliun dan hingga saat ini, Pemprov Jabar terkonfirmasi telah mencairkan anggaran hingga Rp1,2 triliun untuk penanggulangan pandemi virus Corona (COVID-19) di Provinsi Jabar.
“Infonya sudah sekitar Rp1,2 triliun pencairan dari dana provinsi di antaranya untuk bansos, pembelian alat kesehatan, dan anggaran penugasan gugus tugas,” papanya.
Belum bansos Kabupaten/Kota mereka semua mengalokasikan dana bantuan sosialnya masing-masing dari setiap ABPD Kab/Kotanya.
“Untuk saya tegaskan jangan main-main dengan anggaran rakyat, masyarakat juga jika ada persoalan dilapangan jangan segan-segan untuk segera melapor ke pihak-pihak yang terkait, karena ini ada soal kemanusiaan,” paparnya.
Selanjuta, Asep juga mengakan semua elemen untuk melakukan pengawasan, karena pengwasan ini perlu diperluas. Partisipasi aktif dari publik sangat penting agar bantuan, baik bahan pokok maupun uang tunai, benar-benar diterima mereka yang berhak.
Begitupun Asep berharap, penggunaan teknologi digital jadi krusial agar masukan warga bisa diproses dan ditindaklanjuti dengan cepat.
“Kami juga minta pemprov atau Pemda atau kota masing-masing menyediakan perangkat digital yang memungkinkan warga melapor jika mereka melihat bansos salah sasaran di lingkungan permukiman mereka,” paparnya.
Penggunaan bansos untuk kepentingan politik juga harus diwaspadai. Sejumlah kepala daerah memang sudah berancang-ancang maju lagi dalam pilkada, Desember mendatang. Jangan sampai pembagian bansos diselewengkan hanya untuk daerah yang mendukung petahana.
Dengan pagebluk yang diprediksi belum akan berakhir dalam waktu dekat, kelangsungan hidup mereka yang tak mampu sangat bergantung pada uluran tangan solidaritas, baik dari pemerintah maupun warga lain yang peduli.
Hanya dengan bekerja bersama-sama, bersikap transparan soal data, dan membuka kesempatan untuk kolaborasi antara pemerintah dan warga, kemungkinan bansos salah sasaran bisa ditekan seminimal mungkin
“Bangun kebersamaan, rasa empati dalam situsi ini adalah yang paling penting karena ini adalah soal kemanusiaan, mari gugah kesadaran bersama, karena dengan kebersamaan kita semua bisa melewati ujian ini,” pungkasnya.
Redaksi