beritatandas.id, KARAWANG – Upaya pemerintah pusat dalam menekan bahkan menuntaskan wabah Covid-19 khususnya di Kabupaten Karawang jauh dari harapan, pasalnya kasus orang yang terkonfirmasi positif Korona bukanya berkurang malah sebaliknya angkanya semakin meningkat, hingga diberlakukannya WFH (work from home /bekerja di rumah), hal tersebut dinilai kalangan masyarakat Karawang, bahwa pemerintah Kabupaten Karawang gagal dalam menekan penyebaran virus Korona atau Covid-19, bahkan konon katanya anggaran ratusan miliar rupiah untuk penanggulangan Covid-19 sudah hampir terkuras.
Menyikapi terkait kinerja gugus tugas penanggulangan Covid- 19 Kabupaten Karawang mendapat tanggapan serius dari Asep Agustian, SH. MH atau yang dikenal nama Askun (Asep Kuncir) salah seorang praktisi hukum Karawang, menurut Asep atau Askun, upaya pencegahan Covid-19 tidak bisa lepas dari tanggung jawab kinerja sang penguasa yaitu bupati, yang sekarang ini jabatan bupati digantikan kekuasaannya oleh Pejabat Bupati (PJ).
“Sampai saat ini dengan meningkatnya korona di Karawang belum ada langkah konkret dari pejabat tersebut, PJ Bupati selain tidak dikenal juga tidak ada gebragan atau langkah dalam penanggulangan Covid-19, seakan kerjanya hanya datang, duduk, diam dan mendapatkan honor PJ, saya tidak tahu siapa nama PJ Bupati Karawang,?” tandas Askun kepada awak media saat ditemui di kantornya di Karawang pada Jumat (13/10/2020)
Lebih lanjut Askun berkomentar bahwa PJ hanya dikenal kalangan birokrat sajah, bahkan beberapa bulan menjabat belum diketahui apa saja yang sudah dikerjakan PJ terhadap Karawang, malah korona makin meningkat WFH pun diberlakukan lagi.
“Dengan duduknya PJ bukanya mengurangi korona, malah seabreg abreg pejabat WFH semua, lalu tindakannya apah,.? Saya banyak kenal dekat dengan pejabat birokrat Karawang, saya tidak kenal seperti apa PJ itu dan apa kerjanya dia itu, sampai tidak ada gebrakan atau solusi dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Karawang ini,”
“Jangan hanya menjabat 6 bulan lalu diam sajah, dalam 6 bulan itu ada honornya dan harus bisa mempertanggung jawabkan itu, jangan hanya diam-diam sajah, meningkatnya korona di Karawang mengakibatkan terganggunya pelayanan publik karena di berlakukanya WFH, PJ diangkat oleh gubernur tentunya punya tanggung jawab dan kewenangan yang sama, apalagi terkait urusan Korona, bagaimanapun saya sebagai masyarakat Karawang memvonis apa kerjanya PJ, dan apa yang telah dia lakukan dan apah kebijakan yang di ambilnya dalam situasi korona yang semakin meningkat, nyaris tidak ada,”
Masih kata Askun, ” Bahkan ada kabar segala sesuatunya diserahkan ke Sekda, lalu apa fungsi PJ kalau segala sesuatu ke Sekda, kalau begitu ngapain datang ke Karawang jadi PJ, kalau semua dilimpahkan kepada Sekda, ya sudah saja Acep Jamhuri jadi PJ, saya yakin Acep akan lebih mampu dari pada PJ yang sampai saat ini gak ada hasil kinerjanya,” tegas Askun.
Redaksi