
KOTA BANDUNG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (9/11/2026), tersebut diikuti pimpinan dan anggota Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat bersama jajaran TAPD.
Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD 2027, khususnya untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran daerah dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan di Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu anggota Badan Anggaran, Acep Jamaludin, menegaskan bahwa pembahasan APBD harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
“Pembahasan APBD ini bukan sekadar membahas angka-angka anggaran, tetapi bagaimana setiap alokasi yang direncanakan benar-benar memiliki manfaat dan dampak bagi masyarakat. Karena itu, setiap program harus dilihat berdasarkan urgensi dan skala prioritasnya,” ujar Acep.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah melalui TAPD sangat diperlukan agar perencanaan anggaran dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan di Jawa Barat.
Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan pemerataan pembangunan, sehingga alokasi anggaran tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
“Kami ingin APBD 2027 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Program yang menjadi prioritas harus mendapatkan perhatian, sehingga anggaran yang digunakan bisa memberikan hasil yang optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat,” tambahnya.
Melalui pembahasan bersama tersebut, Banggar DPRD Jabar dan TAPD diharapkan dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel.***