beritatandas.id, BANDUNG – Jawa Barat telah ditetapkan darurat Covid 19, maka dibutuhkan penanganan serius, cepat tanggap, serta bakal membutuhkan biaya besar. Sedangkan dana tanggap darurat dari kas Dana Tidak Terduga APBD Provinsi Jawa Barat sangat terbatas.
“Maka anggaran Rp50 Miliar yang ada saat ini tidak bakalan cukup, apalagi kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri) di rumah sakit-rumah sakit rujukan sudah mulai kolap,” ujar Johan J Anwari, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Selasa (24/03/2020).
Dengan begitu, tegas dia, pihaknya mengimbau Gubernur Jawa Barat untuk mengalihkan anggaran yang ada ke pembiayaan penanganan tanggap darurat wabah virus corona ini yang semakin hari semakin masif.
“Misalnya pembangunan beberapa alun-alun dipending (ditunda) saja, alihkan ke yang sekarang benar-benar memerlukan pembiayaan pemerintah, yakni pengadaan alat kesehatan semisal APD serta peralatan lainnya, sehingga wabah covid 19 ini bisa dengan cepat dimusnahkan dari bumi Jabar ini,” tegas kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Menurutnya, jika tidak dilakukan antisipasi penganggaran pada APBD, tentu rumahsakit-rumahsakit daerah yang telah ditetapkan akan kewalahan dalam melayani pasien Covid 19.
“Bagaimana RSUD yang sudah ditetapkeun Pak Gubernur bisa memberikan pelayanan yang baik, jika tidak memiliki alat-alat penunjang kerja serta tenaga mediknya?” ujar Johan.
Ia menegaskan, penggunaan anggaran negara pada dasarnya harus berpijak berdasarkan skala prioritas karena prinsip anggaran pemerintah harus senantiasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Jangan sampai penggunaan anggaran berdasarkan pada keinginan pemerintah, apalagi sekompok orang yang dekat dan melekat dengan kekuasaan.
“Bukan fokus pada alun-alun saja tapi ke lokus kegiatan lain, yang seyogianya bisa ditunda ya tunda saja dulu, kan masih ada anggaran tahun berikutnya,” pungkas Johan.
Redaksi