beritatandas.id, BANDUNG – Tidak ada solusi, Aliansi Pedagang pasar se-Kota Bandung datangi kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (2/5) untuk membuka kembali pasar yang ditutup sejak tiga bulan yang lalu akibat dampak Covid-19. Sejumlah perwakilan para pedagang pasar tersebut diterima dan mencurahkan keluhannya kepada Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati.
Koordinator pedagang pasar Kota Bandung, Rahmat Ari Andi, mengungkapkan bahwa kedatangannya ke kantor rakyat mendesak pemerintah provinsi Jawa Barat melalui peraturan gubernur Jawa Barat untuk merekomendasikan kepada walikota Bandung supaya menurunkan peraturan walikota terkait pembukaan operasi pasar.
“Utamanya kami mendesak pemerintah membuka kembali pasar, tentunya dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sebab sudah tiga bulan lebih kami tidak berpendapatan, dan tidak ada solusi apapun dari pemerintah, kasian termasuk para karyawannya,” paparnya.
Bahkan untuk membantu para karyawan seperti di pasar baru itu ada 4.300 kios yang tutup dengan jumlah karyawan sekitar 12 ribu karyawan, para pemilik toko berpatungan untuk membantu para karyawan utamanya karyawan yang berasal dari luar daerah yang tidak bisa pulang dan tetap ngekos di Bandung.
“Jangankan bantuan, pendataan pun tidak pernah ada, untuknya para karyawan kita bantu secara swadaya,” paparnya.
Selanjutnya Aliansi Pedagang Pasar Kota Bandung, meminta Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengawal secara politis membantu membebaskan biaya pengelola selama tiga bulan berjalan pandemik Covid-19 kepada PD Pasar Bermartabat selaku pengelola pasar kota Bandung.
“Kami-kami sudah tidak berjualan, masa tempat listrik yang tidak kami pakai harus tetap kami bayar, untuknya kami minta itu semua dibebaskan,” paparnya.
Terakhir tambah Ari pihaknya mendorong pemerintah agar memfasilitasi realisasi program relaksasi kredit pararel dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Paling pokoknya tiga point itu dan yang lebih utamanya kios-kios untuk kembali dibuka, apalagi ini pasar plat merah, untuk dibuka dijadikan contoh oleh pemerintah ini pasar yang sesuai dengan protokoler kesehatan yang benar,” paparnya.
Sementara itu Ketua Komisi komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati, atas keluhan yang disampaikan para pedagang pasar Kota Bandung pihaknya merasa kaget, pertama mereka (Pedagang pasar, red) tidak mendapat bantuan pengaman sosial, kedua soal rileksasi kredit dan biaya sewa kios dan listrik yang selama berlangsung wabah belum ada kepastian bebas atau subsidi.
“Ini temuan, dan akan segara kami sampaikan ke pimpinan DPRD Jabar, Gubernur dan Walikota, termasuk keinginan pedagang untuk kembali membuka dengan protokol covid, keluhan barusan ada yang dari indagsar, PD pasar dan perwakilan satgas Covid-19 yang ikut audinesi untuknya dan kami minta ini untuk diperjungkan dan dirumuskan karena ini soal keberlangsungan ekonomi,” paparnya.
Dengan demikian tutur Rahmat, penanggulangan Covid-19 ini jangan hanya fokus soal penanganan atau penanggulangan kesehatan tapi harus juga mempertimbangkan aspek ekonomi utamanya ekonomi kerakyatan.
“Intinya saya siap backup karena harus ada keseimbangan antara kebijakan kesehatan dan kebijakan sektor ekonomi, utamanya masyarakat kecil menengah ini,” pungkasnya.
Turut hadir dam acara itu Anggota Komisi II DPRD Jabar, hj Yuningsih, Anggota DPRD Komisi II Didi Sukardi, Perwakilan Indagsar Jabar, Satgas Covid-19 dan PD Pasar Martabat.
Redaksi