beritatandas.id, KARAWANG – Beberapa kepala desa di Kabupaten Karawang mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Jawa Barat membackup anggaran BPJS untuk para perangkat desa.
“Pernah ada tahun 2019, sekarang gak ada lagi,” ujar Dadang Supriatna, kepala Desa Cirejag, Kecamatan Jatisari, Rabu (5/5/2021).
Harusnya memang ada anggaran khusus untuk itu. Karena kerja perangkat desa sebenarnya melebihi jam kerja normal, bahkan sampai 24 jam. Sementara jaminan kesehatan termasuk jaminan ketenagakerjaan belum ada.
Dia mencontohkan, pegawai swasta saja menjamin kesehatan dan hari tua karyawannya. Sedangkan perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan tidak ada.
“Kami berharap ada anggaran untuk itu yah (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan),” pintanya.
Sementara Sekretaris APDESI Karawang Alex Sukardi menyampaikan, APDESI pernah mengusulkan perangkat desa dibackup BPJS Kesehatannya oleh pemerintah daerah. Namun sampai saat ini masih belum terealisasi.
“Pernah saya utarakan dalam sebuah rapat di salah satu hotel di Karawang langkah awal kita minta validasi data berapa perangkat desa yang masuk ke dalam program BPJS Non iuran/ BPJS miskin, yang kedua pemerintah daerah membantu premi iuran perbulannya sama seperti pemerintah membantu premi PNS,” jelasnya.
Karena, tambahnya, perangkat desa juga disebut sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPN PNS). Jadi kalau tidak ada bantuan dari pemerintah dipastikan perangkat desa yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak bakal menjadi peserta.
“kalo ga ada bantuan dari pemerintah dan hanya dipotong dari siltap ADD perangkat desa pasti keberatan,” pungkasnya.
Redaksi