beritatandas.id, Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemprov Jabar untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Jawa Barat sebagai imbas dari penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
“Kami meminta Pemda Jabar, segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat. Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur.
Dalam hal ini pemda harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi,” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Johan J Anwari, Jumat (30/7).
Selain itu menurut Johan, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini Pemprov Jabar selain melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Johan mengatakan BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.
“Melibatkan badan usaha milik daerah untuk menyediakan akses permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga dampak PHK dari perpanjangan PPKM Darurat ini dapat diminimalisir,” kata dia
Sementara itu, kebijakan untuk memperpanjang PPKM dinilai memiliki dampak di berbagai sektor seperti sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan per kapita, terlebih khusus ekonomi yang terus menurun.
Pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal.
Redaksi