DPRD Jabar Soroti Tunggakan BPJS Kesehatan Rp330 M, Aceng Malki Desak Perbaikan Tata Kelola dan Prioritaskan Layanan Publik

Bandung,Beritatandas.id – Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti serius tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan oleh Pemprov Jabar yang mencapai Rp330 miliar untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Aceng Malki, menilai tunggakan ini mencerminkan perlunya perbaikan tata kelola anggaran, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat.

“Tunggakan sebesar itu bukan angka kecil. Kami mendorong agar Pemprov benar-benar mengevaluasi pola perencanaan dan penganggaran, terutama dalam belanja yang menyangkut kesehatan rakyat,” ujar Aceng Malki dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).

Sebelumnya, Sekda Jabar Herman Suryatman menyebutkan bahwa tunggakan tersebut disebabkan dua faktor utama: tidak diusulkannya anggaran bantuan BPJS oleh Kabupaten Bekasi dan Karawang pada 2023 senilai Rp80 miliar, serta dialihkannya prioritas anggaran ke penyelenggaraan Pilkada 2024 yang menelan biaya Rp600 miliar.

Menurut Aceng, alasan-alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak dasar masyarakat dalam memperoleh akses kesehatan.

“Kami paham Pilkada itu penting, tapi jangan sampai anggaran layanan kesehatan dikorbankan. Ini soal kepastian layanan bagi warga, terutama yang tidak mampu. Negara harus hadir di situ,” tegasnya.

Tiga Langkah Solusi dari Fraksi PKB

Fraksi PKB DPRD Jabar melalui Aceng Malki mengusulkan tiga langkah solusi konkret untuk menuntaskan persoalan ini:

Skema Pelunasan Bertahap di APBD-P 2025:

“Kami akan kawal penuh dalam pembahasan APBD Perubahan agar ada alokasi bertahap menyelesaikan tunggakan ini,” katanya.

Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan Daerah:

Aceng menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, agar tidak ada lagi usulan anggaran penting yang tercecer atau tertinggal dalam RKPD.

Perlindungan Layanan Tetap Berjalan:

“Kami meminta BPJS Kesehatan tetap memberikan layanan seperti biasa kepada masyarakat, tanpa diskriminasi akibat persoalan administratif antarpemerintah,” katanya.

Aceng juga mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang tetap menganggarkan Rp483 miliar untuk BPJS Kesehatan dalam APBD murni 2025. Namun ia mengingatkan agar penyelesaian tunggakan menjadi prioritas utama.

“Komitmen harus dibuktikan dengan langkah nyata. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena haknya tertunda,” pungkasnya.***

Redaksi