beritatandas.id, BANDUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Johan J Anwari menilai rencana digelarnya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada awal Juli yang digulirkan Dinas Pendidikan Jawa Barat merupakan sebuah dilema.
Di satu sisi, PTM terbatas merupakan solusi penting guna menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sudah berlangsung selama lebih dari satu tahun.
Namun di sisi lain, angka penyebaran Covid-19 di Jabar masih tinggi, bahkan cenderung mengalami lonjakan.
“Hari ini kita berada dalam kondisi dilematis. Pertama, PTM terbatas ini diharapkan menjadi solusi dari sudah lamanya sekolah (PJJ), kedua, kita berhadapan dengan kondisi pandemi covid-19 yang masih tinggi penyebarannya di Jawa Barat dan belum tuntas prasyarat yang diajukan Mendikbud,” ujarnya.
Johan menjelaskan, dalam sebuah studi penelitian dinyatakan bahwa penerapan PJJ dalam waktu yang lama, turut berdampak pada gangguan psikologis berupa kejenuhan dan penurunan kualitas belajar dari peserta didik, tenaga pendidik, termasuk juga para orang tua murid.
“Itu juga yang harus kita perhatikan dari sisi psikologisnya, di mana saat ini pelaksanaan PJJ yang terlalu lama sudah mulai banyak dikeluhkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Namun demikian, masyarakat pun tidak dapat mengabaikan situasi yang tengah terjadi saat ini. Tingkat pertumbuhan kasus Covid-19 yang cenderung naik selain juga angka kematian akibat Covid-19 saat ini di Jawa Barat telah mencapai 1,34 persen.
Tidak hanya itu, Johan juga menyinggung capaian presentase vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian juga presentase kesiapan sekolah dalam upaya pemenuhan indikator prasyarat ketentuan digelarnya PTM terbatas.
Lebih lanjut, ia pun mendorong agar Disdik Jabar mengevaluasi seketat mungkin terkait persiapan PTM yang rencananya akan dimulai 19 Juli 2021.
“Lakukan simulasi sebaik mungkin, sehingga semua aspek sudah terdata, dan ada mitigasi yang benar. Sosialisasikan juga dengan baik kepada masyarakat dan penyelenggara sekolah, agar kesiapan PTM terbatas ini dapat dilakukan sebaik mungkin, sehingga tidak menimbulkan persolaan di kemudian hari,” tutupnya.
Redaksi