beritatandas.id, BANDUNG – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta pertambaham waktu untuk memastikan validasi data penerima bantuan korban covid-19 tingkat Kabupaten untuk nantinya dipakai oleh Gubernur Jawa Barat melalui Bappeda Provinsi Jawa Barat.
“Kami meminta pertambahan waktu hingga beberapa hari kedepan soal validasi data penerima bantuan korban Covid-19,”Ujar Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi II, Senin 6/4/2020.
Memang kata Toleng sapaan akrabnya, Gubernur Jabar menginginkan cepat cepat aksi, namun pada kenyataannya birokrasi yang tergabung dalam gugus tugas Covid-19 Jawa Barat bekerjanya begitu lamban dan bertele tele.
Bahkan pihaknya menghimbau kepada semua pihak terkait untuk melakukan pendataan calon penerima bantuan korban Covid-19, agar nantinya yang menerima itu sesuai kriteria seperti, para sepuh, lansia, orang yang medapatkan PKH, pengangguran karena Covid19 atau orang miskin yang kena dampak covid19 dan dia tidak mendapatkan PKH dan tidak juga mendapatkan BPNT.
“Silahkan di data nama lengkap, tempat tanggal Iahir, dan alamat yang lengkap, disusun untuk di usulkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Sosial atau Sekretariat Daerah,” tegasnya.
Kemudian lanjut Toleng, para aktifls sosial kemasyarakatan agar berkoordinasi baik dengan kepala desa supaya terbantu secara informasi dan koordinasinya.
Bahkan pihaknya menghimbau kepada semua pihak terkait untuk melakukan pendataan calon penerima bantuan korban Covid-19, agar nantinya yang menerima itu sesuai kriteria seperti, para sepuh, lansia, orang yang medapatkan PKH, pengangguran karena Covid19 atau orang miskin yang kena dampak covid19 dan dia tidak mendapatkan PKH dan tidak juga mendapatkan BPNT.
“Silahkan di data nama lengkap, tempat tanggal Iahir, dan alamat yang lengkap, disusun untuk di usulkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Sosial atau
Sekretariat Daerah,”tegasnya.
Kemudian lanjut Toleng, para aktifls sosial kemasyarakatan agar berkoordinasi baik dengan kepala desa supaya terbantu secara informasi dan koordinasinya.
“Semoga ini berjalan baik dan tertib,” harapnya.
Sebelumnya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) keberatan dan membuat surat permohoan penangguhan validasi data kepada Pemerintah Kabupaten dan Gubernur Jawa Barat.
Redaksi