beritatandas.id, SUBANG – Anggota DPRD provinsi Jawa Barat Haji Nasir mendukung terkait wacana otonomi daerah baru Pantura Subang, selama hal itu untuk kepentingan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Nasir pemekaran adalah sebuah keniscayaan bagi suatu wilayah yang secara prasyarat sudah memenuhi kebutuhan untuk pemekaran sebab makna pemekaran atau tujuan dari pada pemekaran itu sendiri ada dua hal minimal yang mesti dicapai pertama kesejahteraan kedua fasilitasi pelayanan terhadap masyarakat.
“Untuk pemekaran Subang utara saya mendukung agar pembangunan di kabupaten Subang lebih cepat dan lebih merata, serta agar pelayanan kepada publik lebih dekat dan mudah dan masyarakat menjadi sejahtera.” Ujarnya saat di hubungi media,Sabtu (12/6/2021).
Dengan demikian menurut Politisi PKB kajian terhadap wacana tersebut memang harus terus diperdalam tentunya dengan melibatkan berbagai unsur pelapisan masyarakat selain kajian secara akademis.
“kepada forum Pemekaran Subang Utara (FP2S) selaku penggagas agar segera menempuh persyaratan administrasi dan kewilayahan dengan tetap mengedepankan potensi wilayah uuntuk syarat pemenuhan kesejahteraan masyarakat Subang utara.” Ungkapnya.
Sebelumnya dalam kunjungan ke kantor DPC PKB Subang,Ketua FP2S H Sudi Hartono menjelaskan panjang lebar mulai dari sejarah pasang surut perjuangan pemekaran, gerakan yang sudah dilakukan hingga dukungan politik yang sudah diraih.
“Sebagaimana kita ketahui, bahwa wilayah Kabupaten Subang ini begitu luas. Punya gunung hingga lautan. Memasuki era industrialisasi. Ada patimban, ada beberapa kawasan industri yang tengah dibangun. Mau tidak mau banyak dampak yang timbul dan kita harus merespon itu,” ujar H Sudi di hadapan DPC PKB Subang.
Oleh karena itu, dia beserta para pejuang di FP2S meyakini bahwa pemekaran wilayah adalah solusi terbaik bagi masyarakat pantura. Pemerintah daerah akan hadir lebih dekat, dan banyak manfaat lain.
“Lebih dari itu, kebutuhan pemekaran daerah ini juga telah selaras dengan keinginan Pemprov Jawa Barat dimana Gubernur Ridwan Kamil ingin ada penambahan enam daerah otonomi baru di Jabar. Jumlah kabupaten kota kita masih tertinggal jauh dibanding Jateng dan Jatim. Padahal kita lebih luas dan penduduk lebih padat, ” papar H Sudi.
Redaksi