beritatandas.id, BOGOR – Jawa Barat sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pesantren, meski demikian poin-poin penting yang ada dalam perda tersebut harus dikawal oleh pegiat pesantren.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Jawa Barat Erni Sugiyanti yang meminta dukungan kyai dan santri agar Perda tersebut bisa tepat sasaran dan bisa membantu meningkatkan sarana dan prasarana pesantren.
“Pengawalan terhadap Perda Pesantren selain dari DPRD perlu juga pengawasan dari masyarakat, karena berbagai program yang diamanatkan Perda Pesantren seperti one pesantren one product, honor guru di pesantren, dan program satu desa satu hafidz, semua program ini akan jadi persoalan kalau tidak ada pengawasan,” bebernya.
Atas hal itu, dia menuturkan, mengajak pegiat pesantren terutama kepada GP Anasor serta Badan Otonom Nahdlatul Ulama lainnya untuk membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fungsinya memonitoring kondisi pesantren yang sesungguhnya dengan apa yang direalisasikan dengan Perda Pesantren.
“Misalnya dari GP Ansor mempunyai pengelolaan sendiri terhadap isu-isu pesantren terutama kaitannya dengan Perda pesantren, yang bisa langsung ke masyarakat, betul-betul bisa diimplementasikan di masyarakat,” katanya.
Redaksi