Depok, beritatandas.id – Anggota DPRD Jawa Barat M. faizin menilai polemik terkait dengan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah tidak perlu dipersoalkan lagi.
Menurut Faizin yang terpenting saat ini adalah melakukan pengawasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dana kompensasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM agar tersalurkan dengan tepat sasaran.
“Kalau berbicara penolakan kenaikan BBM, itu sudah naik, mau bagaimana lagi,” ujar Faizin dalam keterangannya, Senin (19/09).
Faizin menegaskan, saat ini yang lebih urgent adalah bagaimana BLT yang digulirkan oleh Pemerintah dampak kenaikan harga BBM, dapat tersalurkan serta tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap daerahnya.
“Secara bertahap, pemerintah sudah mencairkan BLT yang disiapkan untuk meringankan dampak kenaikan harga BBM. Masyarakat pun harus saling mengawasi agar BLT betul-betul tepat sasaran,” tegasnya.
Pemerintah merencanakan BLT BBM akan diberikan kepada 20,65 juta KPM dengan nominal sebesar Rp150ribu setiap bulannya akan diberikan sebanyak 4 kali. Skema penyalurannya akan dilakukan dengan 2 tahap, sehingga masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan sebesar Rp300ribu.
“Ya kami dari DPRD Jabar juga turut mengawal sampai BLT tuntas dicairkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yang seperti disampaikan pemerintah bahwa akan menurunkan BLT pada masyarakat untuk memberikan manfaat langsung,” ujarnya.
Legislator fraksi PKB ini mengungkapkan, dengan adanya polemik kenaikan harga BBM ini, Pemerintah melalui Kementrian Keuangan membuat kebijakan yang mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) menanggung 2 persen anggaran untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU)
“Ini juga harus kita kawal, karena penggunaan APBD ini jangan sampai salah sasaran dan tidak berdampak untuk mengatasi kenaikan harga BBM bersubsidi,” ungkapnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk terus mengatasi dampak terjadinya penyesuaian kenaikan harga BBM bersubsidi ini, diantaranya kenaikan harga sembako, transportasi publik dan sektor jasa lainnya. Tujuannya agar membantu masyarakat.
“Pemerintah harus mengatasi dampak-dampak daripada terjadinya penyesuaian harga BBM bersubsidi. Di Sektor transportasi publik misalnya, agar kemudian tidak memberatkan masyarakat,” tuturnya.***
Redaksi