beritatandas.id, SUBANG – Fraksi PKS DPRD Subang mendukung saran Mendagri agar Bupati Subang mengeluarkan SK pengakuan hutang untuk menyelesaikan sisa pembayaran kepada rekanan pemborong sebanyak 120 Paket dengan nilai 51 Milyar.
“Intinya kita mendukung dibuatkan SK Pengakuan Hutang,” Kata Muhammad Julian Robert Fraksi PKS DPRD Subang.
Ungkapan dukungan juga disampaikan Fraksi PKS dalam rapat paripurna kemarin yang setuju dengan dibuatkannya SK pengakuan hutang tetapi tidak mendukung Hak interpelasi yang digulirkan oleh sebagian anggota.
“Kalau Hak interpelasi saya kira terlalu lama, rumit dan akan menguras biaya, dan kita juga di desak untuk segera membayar, itu yg lebih penting,” Kata Robert.
“Saya nilai Hak Interpelasi itu pajang step-nya dan sangat menyita waktu, dan kami dari Fraksi PKS mendukung diterbitkannya SK pengakuan hutang,” pungkas Robert.
Reporter : Harun Hasyim