beritatandas.id, KARAWANG – Gerbang Tani Jawa Barat sepakat dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Ketua Komisi II DPRD Jabwa Barat Rahmat Hidayat Djati menolak impor beras. Hal itu disampaikan ketua Gerbang Tani Jawa Barat Jenal Murtado, Rabu (24/3/2021).
Dia mengaku saat ini banyak menerima laporan dari jejaring Gerbang Tani di Jawa Barat yang mayoritas para petani. Beberapa daerah di Jawa Barat yang tengah panen mengalami penurunan harga yang signifikan.
Seperti di Pangandaran, harga gabah di angka Rp3.500 per kilogram, kemudian di Karawang bahkan ada yang sampai angka Rp2.800 per kilogram. Selain dikarenakan muaim hujan, juga dikarenakan ramainya kabar impor beras.
“Anjloknya harga gabah karena ramai impor beras. Tentu disamping karena musim hujan yah,” ujar Jenal ditemui di Karawang.
Dia menyampaikan, Gerbang Tani kompak menolak impor beras, mulai dari pimpinan pusat sampai daerah. Karena jelas merugikan petani. Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana itu.
“Kebijakan impor beras, sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. Apalagi petani selalu menghadapi persoalan saat proses pengolahan, mulai langkanya pupuk, sampai diserang hama,” bebernya.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton dan didorong hasil panen raya selama Maret-April. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton.
“Jika kebijakan impor beras ditujukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, keefektifannya pun patut diragukan. Sebab momentumnya menjelang panen raya,” katanya.
Sementara petani Jatisari Kabuoaten Karawang Yono menyampaikan, harga gabah saat ini anjlok, yang jelek atau rebah bisa di angka Rp3.000 per kg, sedangkan yang super atau yang paling bagus paling di angka Rp4.200 – 4.300 per kg.
“Yang paling utama karena musim hujan, terus ada juga karena ramai kabar soal impor beras,” ujarnya.
Dia berharap, pemerintah bisa membantu meningkatkan harga gabah, dengan demikian kesejahteraan petani bisa dirasakan. Karena sesungguhnya petani orang yang paling menentukan nasib generasi bangsa dengan konsisten menggarap sektor pangan.
“Kita berjuang di sektor pangan, harusnya lebih diperhatikan,” ujar Yono seraya menyampaikan jika sektor pangan lemah, negara juga bisa lemah.
Sementara Anggota DPRD Jawa Barat Asep Suherman yang juga pembina Gerbang Tani Jabar menyampaikan, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, jika dipaksakan impor beras maka dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat.
Di satu sisi pemerintah sedang meningkatkan ekonomi nasional akibat pandemi, tapi kenapa di sisi lain ada kebijakan yang bisa merugikan para petani.
“Kami jelas menolak impor beras. Sebagaimana yang disampaikan ketua komisi II DPRD Jabar,” ujar politisi PKB yang juga anggota komisi II DPRD Jabar.
Redaksi