beritatandas.id, BANDUNG – Fraksi PKB DPRD Jawa Barat ambil sikap terkait penghentian honorarium guru Diniyah Takmiliyah Awaliyah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak 2018 lalu.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, Sidkon Djampi menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi para guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) wilayah Jawa Barat.
Para pengurus forum guru ngaji ini mendatangi gedung DPRD Jabar pada Kamis (16/01/2020) lalu, yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Oleh Soleh, di ruang kerjanya.
“Tentu kami akan mengkaji dari semua sisi, kenapa honor mereka yang rata-rata cuma Rp100ribu per bulan per orangnya, tiba-tiba dihentikan oleh Pemprov Jabar,” ujar Sidkon, Kamis (23/01/2020).
Dijelaskan, sebagai ketua fraksi, dirinya akan memanggil seluruh anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, termasuk Oleh Soleh yang menerima audiensi FKDT pekan lalu. Menurutnya, masalah tersebut harus diluruskan dari semua sisi seperti ketersediaan anggaran dan aturan hukum.
“Tujuannya tidak lain agar para guru Diniyah Takmiliyah Awaliyah di seluruh daerah di Jawa Barat ini kembali menerima honor dari pemerintah,” tegasnya.
Seperti diketahui, guru Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Jawa Barat berjumlah 134.288 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan jumlah siswa/santri yang mendapatkan bimbingan ilmu agama dari para guru Diniyah ini tak kurang dari 1,7 juta orang.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat jangan lepas tangan begitu saja, jangan tutup mata, ini hampir dua juta putra putri Jawa Barat mendapatkan bimbingan ilmu dan akhlak dari para guru diniyah sehingga kelak mereka menjadi orang berguna bagi bangsa dan agama. Masa Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tidak mau ikut andil sedikit saja untuk turut membangun mereka,” tegas Sidkon.
Ketua Pengurus Wilayah FKDT Jawa Barat Atep Abdul Gopar menjelaskan, honorarium merupakan salah satu masalah klasik yang sejak dulu dialami para guru Diniyah Takmiliyah.
“Guru diniyah takmiliyah di Jawa Barat sebanyak 34.288 orang dengan jumlah siswa sekitar 1,7 juta. Mereka memang mendapat honor dari para pemilik yayasan, tetapi ya apa adanya, semampunya yayasan yang kebanyakan belum layak untuk memenuhi kebutuhan hidup,” papar Atep.
Sedangkan dari pemerintah, lanjut dia, hanya beberapa kabupaten saja yang memberikan kebijakan untuk membantu kesejahteraan para guru diniyah ini. Ironisnya, pemerintah provinsi Jawa Barat yang sempat membantu, tetapi sejak 2018 lalu honor dihentikan tanpa alasan yang jelas.
“Kami berharap bantuan kesejahteraan tersebut bisa kembali ada,” ungkapnya.
Redaksi