Humaira Zahrotun Noor Serap Aspirasi Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Rancabali

Kabupaten Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Humaira Zahrotun Noor, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Sabtu (10 Oktober 2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus ruang untuk membahas berbagai persoalan pelayanan publik yang menjadi perhatian masyarakat.

Dalam keterangannya, Humaira menyampaikan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif, tetapi juga memastikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat menjadi perhatian dalam setiap kebijakan publik.

“Hari ini kami membahas berbagai hal terkait pelayanan publik, serta persoalan-persoalan yang menjadi perhatian masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap, melalui kegiatan pengawasan tersebut, berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Menurutnya, pemerintahan yang baik perlu didukung oleh transparansi, responsivitas, serta pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Melalui pengawasan ini, kami berharap berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Humaira menegaskan, pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan dan pelayanan pemerintah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

“Pengawasan bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik,” tandasnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan aspirasi masyarakat Rancabali dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat.***