beritatandas.id | karawang
Sudah dua kali berturut – turut, artinya 2 Tahun Anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kerepotan dalam hal pemetaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkena refocusing atau pergeseran anggaran. Pemotongan anggaran OPD tersebut, tak lain dan tak bukan, untuk penanggulangan Pandemi COVID – 19 dalam kurun waktu Tahun 2020 dan 2021.
Prediksi Tahun 2021 pandemi bakal turun trennya, bahkan mungkin dapat diatasi dengan berbagai macam upaya yang telah dilakukan Pemerintah. Tetapi kenyataannya muncul varian baru yang disebut dengan Varian Delta, tingkat penularan serta penyebarannya lebih cepat dan membuat Pemerintah semakin kerepotan.
Sudah secara otomatis, yang tadinya Pemkab Karawang menganggarkan Biaya Tak Terduga (BTT) yang hanya untuk antisipasi biasa, tetapi pasca Varian Delta merebak, kebutuhan anggaran penanggulangan COVID – 19 semakin membengkak. Maka terjadi lagi refocusing besar – besaran.
Bagi sebagian besar OPD, mungkin akan sangat kesulitan dan terkendala beberapa program kerja yang sebelumnya sudah terprogramkan. Namun tidak demikian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang. Hal itu diungkapkan oleh pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan mengungkapan, bahwa ternyata DLHK Karawang tanpa diketahui banyak pihak, mampu menarik beberapa sumber keuangan diluar APBD II Karawang. Minggu, (19/09/2021).
Ia juga menjelaskan sumber dan total bantuan tersebut, Diantaranya adalah APBD I Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan rincian sebagai berikut, APBD I sebesar Rp 1.200.000.000,- DAK sebesar Rp 28.150.000.00,- dan CSR sebesar Rp 2.000.000.000,- Totalnya sebesar Rp 31.350.000.000,-
“Dalam situasi serba sulit soal keuangan seperti sekarang ini, Kepala Dinas (Kadis) LHK Karawang ternyata terus membuat terobosan – terobosan untuk menggali sumber anggaran, dan ini patut diapresiasi. Kemudian harus menjadi prototipe atau percontohan bagi Kepala OPD lainnya,” Ujar Andri.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, “Untuk mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari APBD I, DAK, dan CSR ini bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan kepiawaian komunikasi dalam meyakinkan pemberi anggaran terkait program – program yang dipresentasikan. Adanya realisasi bantuan anggaran ini, membuktikan bahwa Kadis LHK Karawang memiliki kinerja yang sangat baik”,
“Saya juga berpesan kepada Kadis LHK Karawang, agar dapat mempertahankan prestasinya ini dimana pun nanti ditempatkan bertugas memimpin OPD. Karena tidak mungkin selamanya menjadi Kadis LHK, secara ketentuan ketika sudah 5 Tahun harus ada evaluasi dan pergeseran posisi jabatan,” Tegas Andri.
“Dan semoga langkah – langkah gemilang yang menjadi prestasi sekarang ini, dapat dilanjutkan oleh penerusnya nanti, siapa pun nanti figur pejabat penggantinya. Karena jika dilihat dari titi mangsa sejak dilantik dan ditempatkan menjadi Kadis LHK Karawang, yang bersangkutan sudah hampir mendekati 5 Tahun,” Pungkasnya.
(Lex/Red)