Bandung, beritatandas.id – Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang bertumpu pada bidang pertanian dalam ekonominya.
Untuk memastikan laju ekonomi di bidang pertanian di Jawa Barat berjalan dengan baik dibantu oleh tenaga penyuluh pertanian.
Saat ini jumlah tenaga penyuluh pertanian di Jawa Barat jumlahnya mencapai ribuan orang sejak direkrut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepuluh tahun silam.
Namun hingga saat ini, tenaga penyuluh pertanian belum menjadi prioritas dalam pengangkatan status kepegawaian menjadi ASN.
Terkait itu, Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menyebut pengangakatan status kepegawaian penyuluh pertanian agar menjadi ASN baik PNS maupun P3K harus menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sebagaimana Rahmat Hidayat Djati usai menerima audiensi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis, 15 September 2022.
“THL penyuluh pertanian di Jawa Barat harus menjadi prioritas dalam pengangkatan sebagai ASN baik sebagai PNS ataupun P3K oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Rahmat Hidayat Djati kepada wartawan.
“Jawa Barat sebagai Provinsi dengan ciri utama pertanian tentu harus mengutamakan jaminan perlindungan status kepegawaian para penyuluh THL yang tergabung dalam PERHIPTANI,” pungkasnya.***
Redaksi