beritatandas.id, Bandung – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, meninjau langsung progres pembangunan peningkatan jalan Provinsi di Jembatan Leuwigajah, Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat yang diproyeksikan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Syamsudin mengatakan, pihaknya meninjau proyek tersebut untuk memastikan anggaran yang digelontorkan terserap dengan baik dan maksimal serta memastikan juga apakah bisa selesai pada tahun ini.
“Jadi kita sebetulnya untuk melihat spot aja, memastikan anggaran yang tahun 2021 terkait pembangunan jembatan itu untuk agar mengurangi kemacetan di Leuwigajah itu, karena memang anggaran nya itu dua kali anggaran periode 2020 itu konstruksi dibawahnya, kemudian yang 2021 itu bangunan jembatan atasnya dan angka yang disediakan nya sesungguhnya delapan milyaran, tapi kemudian lelang hanya 7 milyaran. Jadi ada sisa lelang, kita memastikan aja bisa selesai tahun ini atau tidak,” katanya di Kota Cimahi, Kamis, (02/12/2021).
Asep melihat, proyek pembangunan jembatan itu sudah hampir rampung dan diharapkan dapat segera difungsikan agar kemacetan di kawasan Leuwigajah dapat teratasi.
“Tadi dilihat sepertinya sudah hampir selesai sehingga akhir tahun itu ya insyaallah bisa dipakai, atau awal tahun bisa dipakai lancar dan bisa mengurangi kemacetan,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi dprdjabar, Kamis (2/12/2021).
Maskipun demikian, menurut Asep ada beberapa evaluasi pada proyek pembangunan jembatan tersebut seperti anggaran pendukung bagi pengerjaan gorong-gorong serta kirimir yang seharusnya masuk dalam anggaran besar proyek pembangunan jembatan yang tidak dipisahkan.
“Ya evaluasi nya memang kita sesungguhnya ada banyak kebutuhan bukan hanya program yang anggaran nya besar seperti itu, tapi sesungguhnya ada penataan yang ringan kecil kecil karena ada proyek yang besar, tapi sesungguhnya yang kecil-kecil nya tidak termasuk yang dianggarkan seperti misalnya gorong-gorong, kirmir nya, padahal itu bisa selesai dengan angka yang hanya 100 atau 150 atau 200 juta yang paling besar, tapi itu tidak sempat dianggarkan,” tambahnya.
Asep berharap, bagi program pembangunan lainnya, anggaran pendukung lainnya dapat lebih dioptimalkan kembali, sehingga menjadi satu kesatuan anggaran dalam sebuah pembangunan proyek besar.
“Kita berharap anggaran yang kecil kecil tadi dibuat rancangannya, dan bukan hanya proyek itu tapi proyek-proyek yang lain juga gitu. Itu mohon di inventarisir dan dibuat program nya,” tutupnya.***
Redaksi