Kritik Kebijakan Gubernur Soal Ijazah, RMI PWNU Jabar: Tidak Adil dan Merugikan Pesantren

Beritatandas.id – Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menyatakan keberatan keras terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mewajibkan lembaga pendidikan menyerahkan ijazah siswa meskipun terdapat tunggakan biaya pendidikan.

Kebijakan ini dinilai mengabaikan realitas finansial yang dihadapi pesantren dan tidak berpihak kepada lembaga pendidikan berbasis keislaman dan pengasuhan seperti pesantren.

Pesantren dan Sekolah Umum Punya Struktur dan Tanggung Jawab Berbeda

KH. Abdurrohman, Ketua RMI PWNU Jawa Barat, menegaskan bahwa pesantren memiliki struktur dan tanggung jawab yang jauh berbeda dengan sekolah umum.

“Pesantren bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat tinggal dan hidup. Santri makan, tidur, mandi, dan dibina 24 jam di lingkungan pesantren. Maka, biaya yang ditanggung pesantren jauh lebih besar daripada sekolah biasa yang hanya beroperasi selama jam pelajaran,” kata Abdurrohman dalam rilis resmi yang diterima wartawan Kamis, 22 Mei 20225.

Ia juga menyampaikan bahwa bantuan operasional seperti BOS dan BPMU belum mampu menutup seluruh kebutuhan pesantren, apalagi jika ada santri yang belum melunasi kewajiban.

“Siapa yang akan menanggung biaya operasional jika tunggakan ini tidak dibayarkan? Apakah pemerintah siap menggantikan beban itu? Jika tidak, maka posisi pemerintah ada di mana? Apakah hanya membuat kebijakan tanpa solusi?,” papar dia.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak bersikap normatif tanpa memahami kondisi riil pesantren. Kebijakan ini terkesan menuntut pesantren untuk tunduk, tetapi tidak memberi dukungan yang memadai.

“Kalau pemerintah mewajibkan ijazah diberikan tanpa melihat beban keuangan pesantren, lalu siapa yang akan membiayai listrik, air, makan, dan operasional lainnya? Pesantren bukan lembaga amal yang terus-menerus disuruh berkorban tanpa kejelasan,” terangnya.

RMI PWNU Jawa Barat juga mencatat bahwa beberapa pengasuh pesantren telah mendatangi kantor DPRD Jawa Barat untuk menyuarakan keresahan mereka. Ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan luas dan tidak lahir dari dialog bersama stakeholders pesantren.

RMI PWNU Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat untuk:

1. Segera mengevaluasi kebijakan terkait ijazah dengan mempertimbangkan karakteristik khusus pesantren.

2. Menjelaskan mekanisme tanggung jawab terhadap tunggakan yang timbul akibat kebijakan tersebut.

3. Melibatkan organisasi pesantren secara aktif dalam perumusan kebijakan pendidikan berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan.

RMI menegaskan bahwa pesantren bukan lembaga yang anti terhadap kebijakan kemanusiaan, namun pendekatan sepihak tanpa solusi konkret akan melemahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang selama ini telah menjadi benteng moral dan spiritual masyarakat Jawa Barat.

Sikap RMI PWNU Jabar Jadi Pertimbangan Kebijakan Pemprov Jabar

Senada dengan itu, Dewan Pembina RMI PWNU Jabar H.M. Sidkon Dj menyampaikan sikap RMI PWNU Jawa Barat ini terkait kebijakan ijazah sangat logis dan realistis.

Hal ini relevan karena RMI ini yang mengorganisir menjadi organisasi berhimpunnya pondok pesantren se-Jawa Barat melalui PWNU Jabar.

“Instruksi dari Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat agar Ijazah-ijazah yang ditahan itu segera diserahkan itu tidak mempertimbangkan apa yang terjadi selama ini di lapangan,” ungkap Sidkon.

Menurut dia, kebijakan populis Dedi Mulyadi soal ijazah ini tidak berdasarkan analisis, survei atau kondisi yang riil di lapangan.

“Melalui sikap RMI PWNU Jabar ini, saya harap harus menjadi bahan pertimbangan yang sesungguh-sungguhnya, yang se-matang-matangnya oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Agar win win solution itu didapatkan dengan mempertimbangkan suara dan aspirasi dari pendidikan umum maupun keagamaan yang ada di lingkungan pondok pesantren,” pungkas dia.***