Bandung, beritatandas.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Syamsudin, berharap Pemerintah bisa menambahkan anggaran dalam penerima manfaat program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Asep menuturkan pada tahun lalu, program ini sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan demikian masih banyak yang belum terakomodir mengingat keterbatasan anggaran.
“Di tahun 2021 nilai bantuan program Rutilahu yang diberikan ialah Rp 17,5 juta per unit, sedangkan pada tahun 2022 nilai bantuan Rp 20 juta per unit, ” ungkapnya.
Menurut anggota DPRD dari fraksi PKB ini, jumlah rumah yang masuk di data KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 sudah ada kurang lebih 17.000 rumah, jumlah ini lebih banyak dari jumlah penerima tahun 2022 yang hanya 9.000 unit rumah.
Asep berharap, target program 100.000 rumah layak huni dari pemerintah provinsi Jawa Barat dapat tercapai baik kuantitas maupun kualitasnya serta aturannya sehingga masyarakat tidak dipersulit dengan status tanahnya.
“Data permohonan yang sudah masuk dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 saat ini sudah mencapai lebih dari 17 ribu unit pemohon, artinya lebih banyak dari tahun 2022. Pemerintah seharusnya bisa mengakomodir terhadap tingginya usulan tersebut,” ujarnya.
Menurut Asep, Program Rutilahu ini telah berhasil melalukan stimulan terhadap masyarakat sekitar untuk bergotong-royong serta melakukan bantuan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Karena nilainya masih jauh dari kebutuhan, sehingga program rutilahu ini diperlukan swadaya masyarakat untuk pelaksanaannya dalam mensukseskan Rutilahu bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Lanjutnya, diharapkan alokasi anggaran Rutilahu di Jawa Barat ini bisa lebih ditingkatkan atau lebih besar dari tahun sebelumnya, mengingat respon masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan manfaat dari program Rutiahu ini.***
Redaksi