Ngatiyana Pindah ke Golkar, PKB: Tidak Menjadikan Ketua Partai Agar Fokus Melayani Rakyat

BANDUNG — DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat menyatakan terkejut sekaligus menyesalkan keputusan Wali Kota Cimahi Ngatiyana yang menerima jabatan Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi masa bakti 2026-2030. DPW PKB Jabar sengaja tidak membebankan Ngatiyana menjadi ketua partai agar bisa fokus kerja melayani rakyat. Sebab angka pengangguran di Kota Cimahi tertinggi se-Jabar dan didominasi anak muda.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka Kota Cimahi mencapai 8,97 persen, atau sekitar 27.979 orang. Angka itu jauh melampaui tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat yang tercatat 6,74 persen pada Februari 2025, padahal Jawa Barat sendiri merupakan provinsi dengan pengangguran tertinggi secara nasional.

Sekretaris Wilayah DPW PKB Jawa Barat H. Acep Jamaludin mengatakan angka itulah yang membuat PKB sejak awal meminta Ngatiyana tidak dibebani urusan kepartaian.

“Sejak beliau terpilih, amanat PKB hanya satu, fokus melayani dan menyelesaikan persoalan Kota Cimahi. Yang paling utama pengangguran, baru kemudian kemiskinan, banjir, kemacetan, dan permukiman. Karena itu kami tidak menjadikan beliau ketua di PKB, supaya tidak direpotkan urusan mengurus partai dan bisa penuh bekerja untuk rakyat,” kata Kang Ajam, sapaan akrabnya.

Terkait kepindahan itu sendiri, PKB menyatakan terkejut sekaligus menyesalkan.

“Kami terkejut dan menyesalkan keputusan Pak Ngatiyana. Beliau kader yang diusung PKB, dimenangkan PKB bersama koalisi, dan dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum sebagai pengurus DPW PKB Jawa Barat,” ucapnya.

Kang Ajam mengungkapkan, komunikasi dari Ngatiyana soal rencana kepindahan itu baru diterima DPW PKB Jawa Barat pada Minggu sore, 20 September 2026, melalui sambungan telepon. Artinya, kabar tersebut sampai ke struktur partai kurang dari 24 jam sebelum Musda Golkar digelar.

“Beliau menghubungi kami by phone hari Minggu sore, 20 September 2026. Sehari sebelum Musda. Jadi memang kami baru tahu sebatas itu,” katanya.

Kang Ajam menambahkan, penerimaan jabatan Ketua DPD Golkar Kota Cimahi membawa konsekuensi organisasi yang berlaku otomatis.

“Dengan menjadi Ketua Golkar Cimahi, secara otomatis beliau tidak lagi menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa dan diberhentikan sebagai pengurus DPW PKB Jawa Barat,” ujarnya.

Meski demikian, Kang Ajam menegaskan PKB tidak akan mempersoalkan pilihan politik Ngatiyana. Menurutnya, berpindah partai adalah hak setiap warga negara dan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar.

“Pilihan Pak Ngatiyana adalah hak politik beliau dan PKB menghormatinya, sebagaimana dulu kami juga menghormati ketika beliau berpindah dari PDI Perjuangan ke PKB,” ucapnya.

Ngatiyana sendiri, seperti dikutip detikJabar, menyebut proses penetapannya berjalan singkat, hanya sepekan sejak penjaringan kader hingga ia muncul sebagai calon tunggal. Ia juga mengklaim telah berpamitan dan meminta izin kepada PKB serta partai koalisi pengusungnya di Pilkada 2024, yakni Gerindra dan PAN.

Kepindahan ini menandai perubahan peta politik di Cimahi. Pada Pilwalkot 2024, pasangan Ngatiyana dan Adhitia Yudisthira yang diusung PKB bersama Gerindra, PPP, dan PAN menang dengan 121.108 suara atau 41,71 persen. Pesaing terdekatnya, Dikdik Suratno Nugrahawan dan Bagja Setiawan yang diusung Golkar, memperoleh 100.673 suara atau 34,67 persen. Kini Ngatiyana memimpin partai yang dua tahun lalu menjadi lawan politiknya.

Sebelumnya, pada 8 Desember 2024, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengukuhkan delapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Jawa Barat sebagai pengurus DPW PKB Jawa Barat. Ngatiyana termasuk di dalamnya, bersama antara lain Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin.

Kang Ajam menutup dengan mengembalikan persoalan pada warga Cimahi yang memilih Ngatiyana dua tahun lalu.

“Apa pun partainya, mandat dari warga Cimahi tetap melekat pada beliau sampai 2029. Dua puluh tujuh ribu orang yang menganggur itu menunggu, dan mereka tidak peduli lambang partai apa yang dipakai. Itu yang akan terus kami ingatkan,” katanya.***