Pansus V DPRD Jabar Targetkan Raperda Tambang Segera Disahkan

Beritatandas.id – Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat menargetkan Raperda Pertambangan dapat segera dirampungkan dan disahkan, agar menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengelola sumber daya mineral di wilayah Jawa Barat secara efektif dan berkelanjutan.

Salah satu upaya yang di lakukan adalah melalui kunjungan kerja ke sejumlah kementerian di Jakarta pada Selasa hingga Kamis, 24–26 Juni 2025.

Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di wilayah Jawa Barat.

Menurut anggota Pansus V DPRD Jabar, Asep Syamsudin mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk berkoordinasi dan memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan energi dan sumber daya mineral yang strategis untuk kemajuan Jawa Barat.

“Kami ingin memastikan bahwa Raperda ini nanti tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar menjadi payung hukum yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, pelaku usaha tambang, dan juga asosiasi tambang batuan,” katanya.

Selain itu, pembahasan bersama kementerian tersebut sangat penting. Mengingat Raperda ini berkaitan langsung dengan isu kewenangan, tata kelola perizinan. Kemudian aspek lingkungan hidup, serta perlindungan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

“Melalui Raperda ini, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan tambang di Jabar dapat dilakukan secara berkelanjutan. Berpihak pada kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat,” tegasnya.

Penyusunan Raperda ini sebagai tindak lanjut atas perubahan regulasi nasional. Di mana sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan di delegasikan kepada pemerintah provinsi.

Substansi pengaturannya meliputi perencanaan, pengusahaan, kewajiban dan larangan, pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat, hingga pengawasan.***

Redaksi