Bandung, beritatandas.id – Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Jawa Barat terus mengumpulkan berkas yang persyaratan lainnya guna menguatkan pengajuan sebelum dikirimkan ke Kementerian Sosial RI pada Maret 2022 mendatang. Prof. Mochtar Kusumaatmadja dengan peran berharganya, memperluas wilayah Indonesia tanpa senjata dan darah.
Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unpad yang juga anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Jawa Barat Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra mengatakan, masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi termasuk melaporkan adanya bangunan monumental yang dinamakan Mochtar Kusumaatmadja.
Saat ini baru Universitas Padjadjaran yang menamakan perpustakaan mereka dengan Perpustakaan Mochtar Kusumaatmdja.
“Kemarin ada pengusulan nama jalan di Kota Bandung, Kota Tasikmalaya dan Kota Bogor yang juga akan dinamai Jalan Mochtar Kusumaatmadja,” ucapnya.
Di Kota Bandung sendiri, upaya TP2GD dan inisiasi Gubernur Ridwan Kamil telah membuahkan hasil dengan persetujuan Pemerintah Pusat untuk Jalan Layang Nasional Pasopati menjadi Jalan Mochtar Kusumaatmadja.
Semula di Bandung dipilih Jalan Merdeka, namun karena banyaknya administrasi kependudukan yang terkait maka diputuskan Jalan Layang Nasional Pasupati karena administrasi kependudukan tidak sekompleks di Jalan Merdeka.
“Gubernur sendiri menghubungi Menteri (PUPR) langsung dan sekarang sudah disetujui. Dalam waktu dekat pekan ini akan diresmikan,”ucapnya.
Selain itu, untuk status jalan di Kota Tasikmalaya dan Kota Bogor masih berproses. Hal itu tergantung dengan akselerasi pemerintah dan DPRD setempat.
Menurut Reiza, dengan penambahan bangunan monumental yang dinamai Mochtar Kusumaatmadja akan semakin menguatkan kelaikan Mochtar sebagai Pahlawan Nasional dari Jawa Barat.
Persyaratan lainnya, kata Reiza, pihaknya saat ini tengah menuntaskan biografi Mochtar Kusumaatmadja sekaligus melakukan konsenyering melalui wawancara dengan mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda dan mantan Rektor Unpad Ganjar Kurnia Rabu ini.
“Mudah-mudahan Maret pekan kedua sudah bisa disampaikan ke Kemensos RI,”ucapnya.
Redaksi