Penghamburan Anggaran Pelatihan Online Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19

beritatandas.id, BANDUNG – Negara dan masyarakat Indonesia saat ini semua terfokus pada pencegahan dan perlawanan terhadap pandemi Covid-19. Terjaga dari penyakit dan menjaga sehat juga bertahan hidup dengan ketahanan pangan merupakan hal pokok pada momentum hari ini.

Maka upaya pemerintah dengan menggeser anggaran dari semua program yang sudah terencana sebelumnya adalah antisipasi covid-19 sebagai langkah-langkah untuk melawan dan rakyat indonesia bisa bertahan hidup.

Sisi lain, program kartu prakerja yang memberikan bantuan untuk rakyat yang di PHK dan dibrumahkan karena dampak Covid-19 adalah hal positif dengan tunjangan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, walaupun ada suatu keganjalan dari nilai rupiah per kartu prakerja Rp1 juta untuk biaya pelatihan scara online.

Biaya pelatihan yang secara akumulatif senilai Rp5,6 Triliun dari 5,6 juta kartu prakerja kali Rp1 juta per orang merupakan biaya yang sangat mahal dan berarti bagi rakyat Indonesia untuk ketahanan pangan dan kebutuhan lainnya selama lokcdown dan PSBB.

Selain itu sistem rekruitmen via website prakerja bagi rakyat sangat sulit terutama yang dipedasaan dan kalangan bawah, belum lagi bagi kasuitis para pendaftar sangat kesulitan dengan web yang sering eror dan tidak mudah dijangkau secara teknis.

“Oleh karena itu, kami dari Indonesian for Democracy Studies (Indès) menyerukan kepada bapak Presiden RI, kemenko, dan lembaga-lembaga terkait Prakerja,” ujarnya.

Berikut Rekomendasi yang Disampaikan

1. Hapuskan Pelatihan Online Prakerja dengan 8 mitra yang sudah ditetapkan
2. Salurkan Rp1 juta per kartu prakerja yang total Rp5,6 triliun untuk kebutuhan sembako rakyat dan atau menambah quota prakerja yang hanya 5,6 juta jiwa se Indonesia.
3. Permudah sistem pendaftaran online dari prakerja
4. Perjelas quota prakerja per provinsi sesuai sebaran jumlah penduduk.
5. Alihkan biaya survai kerja senilai 150.000 per kartu prakerja yang totalnya 840 miliar dari 5,6 juta kartu prakerja untuk menambah biaya hal lainnya penanganan covid-19 terutama ketahanan ekonomi masyarakat.

Redaksi

Exit mobile version