Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah, Sri Rahayu Menyampaikan Terkait Evaluasi Pilkades Serentak Digital Tahun 2025

Karawang, beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu dari Fraksi Golkar Dapil Karawang – Purwakarta, melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Senin, 18 Januari 2026.

Pengawasan itu menyampaikan terkait evaluasi Pilkades serentak digital tahun 2025 dan persiapan Pilkades digital berikutnya. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Sri Rahayu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa berjalan dengan baik dan transparan.

Dalam dialognya, Sri Rahayu menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Pak Gubernur Jawa Barat meminta setiap desa untuk meningkatkan keterbukaan informasi tentang desa dan memainkan digital dalam kegiatan, baik dari pusat, provinsi, atau kabupaten,” ujarnya.

Sri Rahayu juga menyampaikan agar koperasi desa merah putih dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa setempat.

“Koperasi desa merah putih dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, sehingga perlu didukung dan dikembangkan,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa melalui Sekretaris Desa Walahar, Yoyon, menyambut baik kunjungan Sri Rahayu dan berharap dapat membawa dampak baik bagi warga desa Walahar.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Ibu Sri Rahayu Agustina, karena ini dapat membantu kami dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di desa,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPD Walahar, Sihabudin, menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mengaktifkan digitalisasi, seperti alat membuat laporan dan aktifkan sosial media.

“Kami memerlukan bantuan sarana dan prasarana untuk meningkatkan digitalisasi di desa, sehingga kami dapat lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

Sri Rahayu juga mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan saran serta solusi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di desa. “Kami akan terus melakukan pengawasan dan memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di desa, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” katanya kepada peserta pengawasan pemerintah yang terdiri perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan , tokoh pemuda, dan pihak lainnya. (Lex)