Pesantren Diabaikan, Anggota DPRD Jabar Desak Pemprov Segera Revisi Ranwal RPJMD 2025-2029

Beritatandas.id – Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029 menuai sorotan dari kalangan legislatif. Pasalnya, tidak ada satu pun program prioritas dalam dokumen tersebut yang secara eksplisit ditujukan bagi penguatan pesantren di Jawa Barat.

Anggota DPRD Jabar, Humaira Zahrootun Nur mengkritik absennya dukungan terhadap pesantren dalam Ranwal RPJMD terbaru.

Menurut legislator asal PKB ini, hal tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan terhadap institusi pendidikan keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan budaya masyarakat Jawa Barat.

“Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia. Namun, dalam dokumen Ranwal RPJMD, tidak ada program khusus untuk pesantren. Ini sangat mengkhawatirkan,” kata Humaira kepada dalam rilis yang diterima, Jumat, 25 April 2025.

Menurutnya, ketiadaan program pesantren dalam RPJMD akan berdampak langsung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, sejumlah bantuan kelembagaan dan program peningkatan kapasitas santri terhapus akibat kebijakan realokasi anggaran senilai Rp 5,1 triliun.

“Padahal pesantren adalah garda depan dalam pembinaan karakter dan ketahanan moral masyarakat. Ini bukan soal anggaran semata, tapi soal arah pembangunan yang seharusnya mencerminkan realitas sosial masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Humaira juga menekankan bahwa pesantren selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan berkarakter.

Ia berharap pemerintah daerah melakukan revisi terhadap dokumen RPJMD agar nilai-nilai lokal dan institusi keagamaan seperti pesantren tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan.

“Pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur dan angka statistik. Tanpa nilai dan moralitas, kita hanya membangun tubuh tanpa jiwa,” ujarnya.***